Persiapan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Semester 2 Tahun Ajaran 2019/2020

Yth. Bapak/Ibu
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Kepala LPMP
3. Kepala SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
di seluruh Indonesia


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pada saat ini kita telah memasuki Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2019/2020. Sejalan dengan siklus periodikal pembelajaran di sekolah maka akan dilakukan pemutakhiran data pokok pendidikan dasar dan menengah. Untuk melakukan pemutakhiran data di Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2019/2020 akan menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi baru yang saat ini sedang dalam tahap pengujian.

Sebagai persiapan menjelang dirilisnya Aplikasi Dapodikdasmen versi baru tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah sebagai berikut:

1. Maintenance Server Dapodikdasmen
Sehubungan dengan proses maintenance server ini, maka aktivitas sinkronisasi dan prefill Aplikasi Dapodikdasmen tidak dapat dilakukan sampai dengan pemberitahuan/pengumuman lebih lanjut.

2. Persiapan Rilis Aplikasi Dapodikdasmen versi baru
Pemutakhiran data untuk Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2019/2020 dilakukan menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi baru (Versi 2020.b) yang direncanakan akan dirilis pada awal Februari 2019 (akan diumumkan pada laman ini)

3. Persiapan data-data Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2019/2020
Sekolah untuk mempersiapkan kelengkapan data di Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2019/2020, dan salah satu kelengkapan data agar menjadi perhatian untuk dipersiapkan adalah data rekening untuk program BOS dan judul buku/koleksi

4. Kepala Sekolah berperan aktif memimpin dan mengawal proses pendataan
Kepala Sekolah berkewajiban mengawal proses input dan output Dapodikdasmen sekaligus memperhatikan akurasi masing-masing entitas data.


Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Salam Satu Data,
Admin Dapodikdasmen

Sumber : DAPODIKDASMEN

Sistem CAT Tutup Celah Bagi Calo CPNS

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi peserta CPNS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih terus berlangsung. Bandung, jadi salah satu kota diselenggarakan SKD Kementerian PANRB. Seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) ini diyakini bisa menutup celah calo dan menyaring individu terbaik.

Peserta tidak perlu ragu dengan adanya kecurangan yang dapat meloloskan melalui ‘orang dalam’ ataupun modus-modus lain yang serupa. “Saya minta para peserta untuk selalu berhati-hati jika ada yang mengiming-imingi dan menjanjikan bisa meloloskan. Itu omong kosong besar,” ujar Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih saat memberikan pengarahan bagi peserta SKD di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/01).

Dari total 58 peserta SKD Kementerian PANRB di Bandung, sebanyak 46 peserta mengikuti tahapan ini. Pelaksanaan SKD kali ini dibagi ke dalam dua sesi dan dilaksanakan bersamaan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dengan prinsip transparan dan akuntabel, seleksi dengan sistem CAT ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menutup celah bagi oknum yang menjanjikan bisa meloloskan sebagai CPNS. Melalui sistem ini, peserta dapat langsung melihat dan mengetahui hasil dari tiga substansi materi yang diujikan segera setelah ujian berakhir. Bahkan, para pengantar di ruang tunggu dapat melihat langsung hasilnya segera setelah soal dijawab.

"Melalui tahapan seleksi dengan sistem CAT ini, kami berharap bisa menyaring lulusan-lulusan terbaik dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia," ungkap Sri.

Dengan tak adanya celah bagi para calo, peserta dapat fokus untuk menjalani tahapan seleksi untuk memperebutkan formasi yang telah dilamar. Diketahui bahwa formasi yang dapat dilamar di Kementerian PANRB sebanyak 56 formasi dan di KASN sebanyak 84 formasi.

Total pelamar CPNS untuk Kementerian PANRB dan KASN sejumlah 2.710 pelamar. Jumlah tersebut kemudian berkurang setelah tahapan seleksi administrasi menjadi 1.838 pelamar. Sebanyak 914 pelamar Kementerian PANRB dan 924 pelamar KASN berhak untuk melanjutkan ke tahapan SKD.

Sri Rejeki berharap, selain pemenuhan nilai ambang batas, para peserta yang lolos dan akan menjadi CPNS Kementerian PANRB bukan saja hanya pintar, namun juga memiliki sikap dan perilaku yang baik. “Terkait sikap dan perilaku ini akan didalami dalam tahapan selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang,” lanjutnya.

Tahapan SKB merupakan tahapan lanjutan bagi peserta yang lolos tahap SKD. Dalam tahapan SKB Kementerian PANRB, terdapat empat materi yang akan diujikan, yakni uji kemampuan bidang sesuai dengan formasi yang dilamar, psikotes, tes TOEFL, dan wawancara. Tahapan-tahapan ini merupakan salah satu bentuk untuk mencari SDM unggul yang sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.

Salah satu peserta, Silka Alfiati mengatakan bahwa untuk mengikuti seleksi CPNS tidak bisa main-main dan harus dipersiapkan. “Karena untuk menjadi ASN yang berkepribadian baik, bertanggung jawab, dan penuh perhitungan itu tergambar di soal-soal yang dikerjakan,” ujar peserta asal Garut ini.

Peserta lainnya, Nurul Fadilah Islami, mengungkapkan bahwa dengan adanya seleksi CPNS ini dapat menjaring Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih baik. “Mudah-mudahan tes CPNS ini menghasilkan generasi yang lebih baik lagi dan memiliki inovasi,” ungkapnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2020 bagi PNS, Paling Lambat Diterima BKN 28 Februari 2020

Sahabat pembaca blog pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat (KP) PNS tahun 2020 melalui surat nomor : D 26-30/V 2-9/99 tanggal 27 Desember 2019 mengenai Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2020.

Sebagai informasi, usul kenaikan pangkat periode 1 April 2020 dapat diterima di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 1 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020. Sementara untuk usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2020 dapat diterima di BKN pada 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020. Terhadap usul kenaikan pangkat yang tidak lengkap akan diberitahukan melalui situs SAPK online. Batas akhir penyampaian kelengkapan berkas tidak lengkap untuk periode 1 April 2020, paling lambat tanggal 30 Juni 2020. Sementara untuk kenaikan pangkat 1 Oktober 2020, paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Rincian penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada link.

Sumber berita : BKN

Laksanakan SKD, Kementerian PANRB Pastikan Transparan

Sahabat pembaca blog pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah mencapai tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Kementerian PANRB melaksanakan SKD bersamaan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Selasa (28/01). Total ada 520 peserta SKD CPNS Kementerian PANRB dan KASN. Namun, yang hadir ada 408 peserta.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, bersama Sestama BKN Supranawa Yusuf meninjau pelaksanaan SKD tersebut. Atmaji menyampaikan, SKD dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) menjamin transparansi seleksi. "Pada prinsipnya dengan adanya CAT menjamin transparansi dan akuntabilitas," ungkap Atmaji.

Bahkan, Atmaji menekankan bahwa soal-soal seleksi dijamin keamanannya. Bank soal dienkripsi atau dikunci oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan ketatnya pengawasan soal, Atmaji menegaskan tak mungkin ada celah kecurangan atau bahkan calo. "Jadi kalau ada yang bilang bisa minta tolong saudara, bisa menyuap, itu tidak mungkin," tegasnya.

Panitia juga menyiapkan layar LCD yang bisa digunakan para pengantar untuk memantau nilai peserta secara langsung. Dengan sistem ini, nilai peserta tidak mungkin bisa dimanipulasi.

Sebelum masuk ke ruangan tes, peserta diwajibkan registrasi ulang, dilanjutkan dengan pemberian pin akses kepada peserta. Setelah itu, peserta wajib menitipkan seluruh barangnya di loker yang disediakan panitia.

Ke dalam ruangan, peserta tes hanya diperkenankan membawa kartu peserta dan kartu identitas. Sebelum masuk ke dalam ruang tes, petugas melakukan body scanning kepada para peserta. Pemeriksaan itu dipisah antara peserta pria dan wanita.

"Saya apresiasi para petugas. Meski ketat tapi tetap ramah. Sangat ketatnya saya yakin bisa menekan angka kecurangan bahkan nol," imbuh Atmaji.

Seperti tahun sebelumnya, pemerintah memberlakukan nilai ambang batas atau passing grade yang menjadi penentu kelulusan peserta ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 24/2019 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2019, para pelamar dengan jalur formasi umum dan formasi khusus tenaga pengamanan siber (cyber security) harus melampaui passing grade sebesar 126 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 65 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB

Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur Utamakan Pelayanan Prima

Sahabat pembaca blog pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa memasuki masa Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS), Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi pada Selasa (28/01/2020). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ini merupakan bentuk sinergi antar instansi pemerintah, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri dengan Kantor Regional II BKN, BKD Provinsi Jawa Timur, Diskominfo, Dishub, dan Polsek Lakarsantri.

Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono, rapat tersebut membahas teknis pelaksanaan SKD yang akan digelar pada tanggal 8-26 Februari 2020 di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Tauchid Djatmiko selaku Kepala Kanreg II BKN Surabaya menyatakan kesiapan BKN sebagai pelaksana dan penyedia sistem seleksi CAT. Menurutnya, “Untuk teknis kami sudah siapkan semuanya. Yang perlu diperhatikan dan mohon dukungan serta kerja sama seluruh pihak yang terlibat adalah perihal pelayanan kepada peserta”.

Menyambut baik pernyataan tersebut, Heru Tjahjono menegaskan kembali tugas masing-masing pihak yang terlibat dan meminta persiapan fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan publik selama seleksi berlangsung nantinya. “Saat di lokasi tes sebisa mungkin kita mengurangi distorsi peserta, sehingga peserta bisa lebih tenang dalam mengerjakan soal. Fasilitas yang lengkap juga kita siapkan untuk memudahkan para peserta,” jelasnya.

Dari hasil rapat tersebut dicapai kesepakatan untuk memberikan pelayanan prima kepada para peserta, baik oleh tim pelaksana SKD maupun dengan menyediakan fasilitas publik. Rencananya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyediakan fasilitas publik berupa lahan parkir luas, fasilitas kesehatan, keamanan, dan juga foodcourt di sekitar Graha Unesa.

Berita ini bersumber dari DPR

Komisi X Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pegawai K2

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Komisi X DPR RI kembali mendesak dan mengingatkan pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan status Pegawai Kategori 2 (K2) di seluruh instansi Pemerintah, terutama tenaga guru dan dosen. Tahun 2021 nanti, diupayakan tidak ada lagi tenaga honorer. Yang ada hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Demikian mengemuka saat rapat dengar pendapat umum Komisi X DPR RI dengan komunitas guru honorer Indonesia, di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menegaskan, Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat menyelesaikan masalah ini, karena ada total 438.590 tenaga honorer K2 di berbagai bidang yang belum diselesaikan status kepegawaiannya.
“DPR RI mendorong Pemerintah agar memvalidasai data tenaga honorer K2 secara teliti. DPR RI mendorong Pemerintah untuk memasukkan anggaran penyelesaian tenaga honorer K2 dalam nota keuangan RAPBN 2019 lalu. Berdasarkan hasil rapat gabungan tanggal 23 Juli 2018, Komisi X DPR RI telah meminta kepada Pemerintah menindaklanjuti permasalahan tenaga honorer K2 agar segera diselesaikan,” papar Fikri.
Legislator F-PKS DPR RI ini mengingatkan kembali hasil rapat gabungan DPR RI dengan pemerintah 23 Juli 2018 lalu, bahwa penyelesaian honorer K2 dilakukan secara bertahap, yaitu dengan tes CPNS, tes PPPK, dan mengangkat honorer sisanya menjadi pegawai dengan gaji sesuai upah minimum regional (UMR) di wilayahnya. Jumlah honorer K2 sebanyak 438.590 tersebut terdiri dari guru 157.210, dosen 86, tenaga kesehatan 6.091, penyuluh 5.803, dan tenaga administrasi 269.400.
Dari jumlah tersebut, sambung Fikri, yang memenuhi ketentuan mengikuti CPNS sebanyak 13.347 saja dengan rincian 12.883 guru, 446 tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh yang belum ditentukan jumlahnya. Penanganan tenaga honorer K2 sebanyak 425.243 sisanya dan yang tidak lulus tes CPNS akan diselesaikan dengan membuka kesempatan tes PPPK. Bila tak lulus juga, maka akan diangkat menjadi pegawai Pemerintah dengan gaji sesuai UMR di wilayahnya.
“Jadi skemanya ada tiga, CPNS, PPPK, dan tenaga dengan UMR. DPR RI mendorong Pemerintah agar memvalidasai data tenaga honborer K2 secara teliti. DPR RI juga mendorong Pemerintah untuk memasukkan anggaran penyelesaian tenaga honorer K2 dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 lalu. Berdasarkan hasil rapat gabungan tanggal 23 Juli 2018 tersebut, Komisi X DPR RI telah meminta kepada Pemerintah agar menindaklanjuti permasalahan tenaga honorer K2 segera diselesaikan,” urai Fikri lagi.
Berita ini bersumber dari DPR

Pemerintah Lakukan Penanganan Tenaga Honorer secara Optimal

Sahabat pembaca blog pendidikan ipa, sudah tahukah anda bahwa Tenaga honorer senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah banyak dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer ini. Terbukti pada 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat 1.070.092 tenaga honorer menjadi ASN. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum.

“Pemerintah menaruh perhatian khusus pada tenaga honorer. Bahkan jumlah yang diangkat mencapai sepertiga dari jumlah total ASN nasional," tegas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat konferensi pers terkait Manajemen ASN di Kementerian PANRB, Senin (27/01).

Setiawan menegaskan bahwa secara de jure penanganan eks tenaga honorer kategori (THK)-II oleh pemerintah telah selesai dengan berlakunya PP No. 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. “Menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan komisi II, VIII, dan X DPR RI untuk kembali mengangkat tenaga honorer melalui seleksi, pemerintah menerbitkan PP No. 56/2012,” jelasnya. Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK-II diberikan kesempatan untuk seleksi satu kali. Hasilnya terdapat 209.872 eks THK II yang lulus seleksi dan 438.590 eks THK-II yang tidak lulus.

Untuk penanganan eks THK-II yang tidak lulus seleksi, pemerintah memfokuskan penanganan eks THK-II pada pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan (guru dan dosen) dan tenaga kesehatan. Pada tahun 2018, pemerintah bersama 7 komisi gabungan DPR RI yakni Komisi I, II, III, VIII, IX, X, dan XI sepakat untuk membuka kesempatan eks THK-II untuk mengikuti seleksi ASN. Untuk eks THK-II yang memenuhi persyaratan usia maksimal 35 tahun, dapat mengikuti seleksi CPNS sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara eks THK-II yang berusia lebih dari 35 tahun, dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jika telah melalui seleksi CPNS ataupun PPPK namun tidak lulus, maka para tenaga honorer tersebut diberikan kesempatan bekerja sesuai kebutuhan organisasi, dan instansi pemerintah yang mempekerjakan tenaga honorer tersebut harus memberikan gaji sesuai dengan UMR di wilayahnya dan ini akan dievaluasi selama masa transisi.

Setiawan menegaskan pemerintah terus berupaya meningkatkan SDM untuk menghadapi persaingan global di era industri 4.0, dengan tetap memperhatikan penanganan eks THK II namun juga memberikan kesempatan yang sama kepada WNI lainnya untuk menjadi ASN. Hal ini juga untuk mengakomodir tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Hari ini, 45 Instansi Serentak Selenggarakan SKD CPNS

Sahabat pembaca blog pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2019 sampai pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Hari ini, Senin (27/01), 45 instansi pemerintah yang terdiri dari 20 instansi pusat dan 25 pemerintah daerah, melaksanakan SKD secara bersamaan. SKD akan dilaksanakan mulai 27 Januari hingga Februari 2020.

Peserta harus melewati tahap seleksi yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) ini. Dalam ruangan tes, peserta yang duduk disebelah, depan, dan di belakangnya, tidak akan mendapat soal yang sama. Soal-soal SKD pun diacak setiap harinya. Nilai peserta ujian langsung keluar dan bisa dipantau oleh siapapun melalui layar yang berada di luar ruangan.

Penerapan CAT berhasil menekan kecurangan dan tak memberi ruang kepada calo, sehingga kelulusan ditentukan oleh kemampuan peserta sendiri. “Jadi kita setting seperti ini, karena kita tidak membuka ruang kepada calo. Peserta yang siap, belajar, dan mengikuti instruksi, itu yang bisa meluluskan dirinya,” ungkap Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja saat konferensi pers mengenai langkah strategis manajemen ASN, di Jakarta, Senin (27/01).

Seperti tahun sebelumnya, pemerintah memberlakukan nilai ambang batas atau passing grade yang menjadi penentu kelulusan peserta ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 24/2019 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2019, para pelamar dengan jalur formasi umum dan formasi khusus tenaga pengamanan siber (cyber security) harus melampaui passing grade sebesar 126 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 65 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Lanjutnya dikatakan, perubahan nilai ambang batas juga dipengaruhi karena komposisi soal yang berubah untuk tahun ini. Jumlah soal TWK yang semula 35 menjadi 30, sementara jumlah soal TIU semula 30 menjadi 35. Sedangkan jumlah soal TKP tetap yakni 35 soal.

Tahun ini, sebanyak 3.364.867 peserta yang lolos seleksi administrasi, bersaing memperebutkan 150.315 formasi CPNS, yang nantinya harus siap ditempatkan si seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data BKN, Kementerian Hukum dan HAM mendapat peserta terbanyak, yakni 406.236 untuk merebutkan 4.598 formasi. Instansi pusat dengan jumlah peserta terbanyak kedua adalah Kementerian Agama, yaitu 176.331 peserta dengan jumlah formasi 5.815.

Sementara untuk pemerintah daerah yang paling banyak diminati dengan jumlah 54.677 peserta adalah Pemprov Jawa Timur dengan formasi sejumlah 1.817. Pemda dengan peserta terbanyak kedua adalah Pemprov Jawa Tengah dengan 49.304 peserta, yang membuka 1.409 formasi.

Setiawan mengungkapkan, sistem seleksi yang ketat akan menghasilkan abdi negara yang berintegritas. Menurutnya, publik harus percaya jika rekrutmen kali ini tidak ada kongkalikong atau ‘titipan’. “Seleksi CPNS ini betul-betul dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, cepat, dan objektif,” pungkas Setiawan.

Berikut daftar instansi pemerintah yang mengadakan SKD serentak, Senin (27/01):

Instansi Pusat:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Badan Intelijen Negara
3. Badan Kepegawaian Negara
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. Badan Narkotika Nasional
6. Badan Pemeriksa Keuangan
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum
9. Kementerian Agama
10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
11. Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
14. Kementerian Pertanian
15. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
16. Kementerian Sosial
17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18. Mahkamah Agung RI
19. Ombudsman Republik Indonesia
20. Setjen Komisi Pemilihan Umum



Pemerintah Daerah:

1. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
2. Pemerintah Prov. Sumatera Barat
3. Pemerintah Kab. Sumenep
4. Pemerintah Kab. Pidie
5. Pemerintah Kota Madiun
6. Pemerintah Kota Probolinggo
7. Pemerintah Kab. Siak
8. Pemerintah Kota Batam
9. Pemerintah Kota Batam
10. Pemerintah Kab. Kolaka
11. Pemerintah Kab. Bireuen
12. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
13. Pemerintah Kab. Natuna
14. Pemerintah Kota Padang Panjang
15. Pemerintah Kota Sawah Lunto
16. Pemerintah Kab. Rokan Hulu
17. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
18. Pemerintah Prov. Riau
19. Pemerintah Kab. Muara Enim
20. Pemerintah Kota Malang
21. Pemerintah Kab. Aceh Utara
22. Pemerintah Kota Langsa
23. Pemerintah Kota Ternate
24. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
25. Pemerintah Kota Semarang

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB

Strategi Jitu Hadapi SKD CPNS 2019

Sahabat pembaca blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa dalam waktu dekat, peserta rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lolos tahap seleksi administrasi, akan menjalani Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Seperti tahun sebelumnya, SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang terbukti tidak ada celah kecurangan. Beberapa peserta yang lolos tes SKD tahun 2018, berbagi strategi mereka dalam mengerjakan tes tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya, materi SKD yang akan diujikan meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Tentu diperlukan persiapan yang matang, baik pemahaman materi tes, persiapan fisik, bahkan mental.

Lian Ifandri, seorang Analis Kebijakan yang bekerja di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengatakan banyak mempelajari soal-soal tes CPNS dari tahun-tahun sebelumnya. Baginya, itu adalah salah satu persiapan penting menjelang tes. “Seringkali soal-soal CPNS memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun. Soal-soal tersebut dapat dipelajari sehingga ketika mendapati soal sejenis saat ujian maka peserta akan lebih mudah menyelesaikannya,” ujarnya saat ditemui Tim Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kepada peserta yang akan mengikuti tahap SKD, Lian menyarankan ketelitian, ketenangan, dan manajemen waktu dalam mengerjakan soal. Kegugupan peserta akan mengganggu fokus dan konsentrasi dalam menyelesaikan soal-soal SKD.

Saat mengerjakan soal SKD peserta tidak hanya dituntut untuk tepat dalam menjawab soal, tetapi juga harus menyelesaikannya dengan cepat. Ia menyarankan untuk mengerjakan soal dari yang dianggap paling mudah dan dikuasai. Sementara itu, peserta dapat melewati soal-soal yang dirasa lebih sulit. “Apabila masih terdapat sisa waktu ujian maka gunakanlah untuk mengerjakan soal yang belum terjawab di setiap jenis soal untuk meningkatkan nilai. Strategi ini bisa dipakai untuk TWK, TIU, dan TKP,” tambahnya.

Hal yang tidak kalah penting juga dilontarkan oleh Yeski Kelsederi, Analis Perlindungan Perempuan dalam Situasi Bencana di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurutnya, persiapan fisik dan mental perlu diperhatikan dalam menghadapi SKD. Dengan kondisi fisik yang sehat dan bugar dapat menjaga fokus dan konsentrasi pelamar dalam mengerjakan tes SKD. “Selain itu, persiapan mental yang mantap dan percaya akan kemampuan diri dapat mengantarkan keberhasilan pelamar dalam tes SKD,” ungkap Yeski.

Tips lain dibagikan oleh Maersk Ramadani Gumay, yang kini menjabat Analis Hukum di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain melatih diri dengan soal-soal CPNS, peserta juga harus aktif untuk mencari informasi di website atau media sosial resmi instansi yang dilamar dan bergabung WhatsApp Group untuk mencari informasi-informasi penting terkait tes SKD CPNS. “Kita juga harus aktif dalam mencari informasi mengenai SKD seperti jadwal tes, passing grade, keperluan yang dibutuhkan pada saat tes, dan lain sebagainya,” ujar Maersk.

Tak lupa ia mengingatkan untuk selalu berdoa pada Tuhan agar diberikan jalan yang terbaik ketika akan mengikuti seleksi CPNS. “Saya sudah pernah gagal tes CPNS sebelumnya. Jadi untuk teman-teman pelamar CPNS jangan pernah menyerah dalam berbagai persoalan dan tetap tunjukkan usaha maksimal ketika mengikuti tes nantinya,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB

SKD CPNS 2019 Perdana di Tilok BKN Digelar Serentak Mulai Senin 27 Januari 2020

Sahabat pembaca blog pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran (TA) 2019 digelar serentak mulai Senin, 27 Januari 2020. Kepala BKN dijadwalkan akan membuka secara resmi pelaksanaan SKD di Kantor BKN Pusat pada pukul 08.00 WIB. Di hari perdana pelaksanaan SKD, Tilok BKN Pusat memfasilitasi pelaksanaan SKD bagi peserta yang melamar formasi BKN dan BIN.

“Berkaitan dengan kesiapan sarana dan prasarana, Tilok BKN Pusat memiliki 450 personal computer (PC) yang ditempatkan pada tiga ruangan yang berbeda untuk memfasilitasi 2250 peserta,” ungkap Plt. Kepala Biro Humas Paryono pada Jumat (24/01/2020) di BKN Pusat. “Pelaksanaan SKD di BKN Pusat setiap harinya terbagi maksimal 5 sesi, dan setiap sesi berlangsung 90 menit,” tambahnya.

Selanjutnya pelaksanaan SKD juga akan berlangsung di sejumlah titik lokasi (Tilok) BKN yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain13 Kantor Regional (Kanreg), 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan sejumlah Tilok mandiri. Berikut instansi yang melaksanakan SKD di tanggal 27 Januari 2020 antara lain instansi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Arsip Nasional, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, LHK, BPOM, Bawaslu, Setjen KPU, BPK, Pemkot Ternate, KKP, Kemensos, Pertanian, BKKBN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, BNN, KemenPAN RB, Ombudsman RI, Kemenristekdikti, Kota Batam, dan sejumlah Pemda.

Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi atau memenuhi syarat (MS) untuk mengikuti SKD sebanyak 3.364.868 peserta, dari jumlah pendaftar sebanyak 4.433.029 orang. Terkait ratusan petugas CAT yang sudah disiapkan BKN, telah menjalanlan sejumlah pelatihan dan menandatangani Pakta Integritas dalam rangka menjaga kepercayaan publik dan mengawal pelaksanaan seleksi CPNS yang transparan.

Berita ini bersumber dari BKN

Presiden Jokowi Perintahkan Kementerian, Lembaga, dan Pemda Sukseskan Sensus Penduduk 2020

Sahabat pembaca blog pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pada seluruh kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya Pemerintah daerah (pemda) beserta seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan kegiatan sensus penduduk 2020 ini. 

“Kunci utama kesuksesan sensus penduduk tahun ini, 2020, adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Hajatan besar ini harus didukung oleh semua pihak,” Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, di Istana Negara, Jumat (24/1) siang. 

Untuk itu, Presiden mengajak untuk berpartisipasi di dalam sensus penduduk 2020 ini, baik pada sensus penduduk online dari tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020, maupun sensus penduduk wawancara, yaitu tanggal 1 sampai 31 Juli 2020.

Ibu Kota Baru

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa urusan penduduk di Indonesia terkait dengan pemerataan. Karena dari 267 juta, sambung Presiden, itu 56% itu ada di Jawa. 56 persen data yang saya miliki. Artinya kurang lebih berapa, 149 juta ada di Jawa, sehingga daya dukung Jawa ini sebetulnya sudah enggak mampu,” ujar Presiden.

Untuk itu, menurut Presiden, karena magnetnya itu ada di sini, di Jakarta, perlu digeser magnet tersebut ke ibu kota yang baru, agar ada pemerataan penduduk dan ekonomi. Menurut Presiden, karena PDB ekonomi juga sama, PDB ekonomi itu di Jawa 58% ada di Jawa, 58% ada di Jawa. ”Pulau Jawa ini kan salah satu dari 17.000 pulau yang kita miliki, masak semuanya pengen di sini semua. Tapi saya juga enggak tahu apakah nanti pindah pada mau. Kalau saya sih saya paksa,” tambah Presiden.

Kepala Negara menyampaikan bahwa nanti tidak ada ibu kota seluruh dunia seperti ini karena diferensiasinya ada di situ. “Semuanya energi baru terbarukan. Transportasi massal semuanya electric, electric vehicle, autonomous vehicle. Kendaraan pribadi juga autonomous, juga electric,” tutur Kepala Negara seraya menambahkan bahwa nanti akan ada banyak yang berjalan kaki dan bersepeda serta tidak ada banjir dan macet.

Hal paling penting, menurut Presiden, yang ingin dibangun adalah sebuah peradaban baru yang dilihat dari penggunaan transportasi massal sebanyak-banyaknya, tapi memakai elektrik dan autonomous, pun halnya kendaraan pribadi juga electric vehicle dan autonomous.

”Tetapi kita pindah ke sana itu bukan ingin pindah gedung, ingin pindah lokasi bukan itu. yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem, pindah pola kerja, pindah sistem kerja, pindah kultur kerja karena ke depan persaingan akan semakin berat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat,” tutur Presiden di akhir arahan. 

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara kali ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dan Kepala BPS Suhariyanto.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI

Cek Jadwal dan Lokasi SKD CPNS Kementerian PANRB



Sahabat pembaca blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Jadwal dan lokasi tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun Anggaran 2019 telah diumumkan. SKD akan dilaksanakan mulai 27 Januari 2020 hingga 25 Februari 2020.

Hal itu sesuai dengan pengumuman Nomor B/47/S.KP.01.00/2020 tentang Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2019. “SKD akan dilaksanakan pada 33 titik lokasi di Kantor Regional atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara,” tulis pengumuman tersebut.

Adapun 33 titik lokasi tersebut terletak di sejumlah provinsi, antara lain DKI Jakarta, Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Riau, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua, Maluku, Papua Barat, dan Maluku Utara. Peserta SKD paling banyak berada pada wilayah DKI Jakarta, yakni sebanyak 845 dan akan dilaksanakan selama dua hari pada 28-29 Januari 2020.

Pelaksanaan SKD dibagi menjadi lima sesi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Jumat dibagi menjadi empat sesi. Sesi 1 akan dilaksanakan pada pukul 08.00-09.30 dan sesi 2 pada pukul 10.00-11.30. Sementara untuk sesi 3, 4, dan 5 pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, akan dilaksanakan berturut-turut pada 12.30-14.00, 14.30-16.00, dan 16.30-18.00. Sedangkan pada hari Jumat, sesi 3 pada 14.00-15.30, dan untuk sesi 4 pada 16.00-17.30.

Bagi peserta P1/TL CPNS Tahun Anggaran 2018 yang memenuhi syarat dan mengikuti ujian SKD 2019, dapat melihat nilai SKD Tahun 2018 pada kolom keterangan dalam setiap lampiran pengumuman. Diingatkan pula bagi para peserta tes agar memperhatikan tabel dalam setiap lampiran pengumuman, sesuai dengan unit kerja penempatan instansi, yaitu Kementerian PANRB atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKD sesuai dengan sesi ujian yang telah ditetapkan. Dijelaskan pula, para peserta diwajibkan untuk membawa Kartu Peserta Ujian CPNS 2019 yang dicetak melalui laman https://sccn.bkn.go.id/ dan telah menandatangani kolom tanda tangan dan menulis nama peserta pada bagian Lembar Panitia Ujian CPNS. Selain itu, peserta juga diwajibkan untuk membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang belum memiliki eKTP.

Dalam mengikuti SKD, peserta diwajibkan untuk memakai pakaian yang telah ditentukan. “Baju kemeja putih polos tanpa corak, celana panjang/rok berwarna hitam polos tanpa corak bukan jeans, jilbab berwarna hitam bagi yang menggunakan jilbab, dan sepatu pantofel tertutup berwarna gelap,” sebagaimana tertulis dalam pengumuman tersebut.

Selain itu, peserta akan dibatalkan keikutsertaannya dalam SKD dan dinyatakan gugur bagi yang telambat hadir, tidak hadir, tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta Ujian CPNS 2019, dan KTP-el asli atau Surat Keterangan asli, atau tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB

Apa itu CAT dalam Seleksi CPNS?



Sahabat pembaca blog pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa seleksi administrasi telah dilalui para peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Kini saatnya masuk dalam tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Sudah tahukah Anda SKD dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)? Bahkan untuk tahap selanjutnya yakni seleksi kompetensi bidang (SKB), pemerintah juga menerapkan sistem tersebut. Apa saja yang perlu diketahui pelamar terkait sistem CAT?

Dulu, seleksi CPNS identik dengan kongkalikong dan kecurangan. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Pemerintah menjamin seleksi CPNS lebih kompetitif, adil, obyektif, transparan, dan bebas dari KKN. Berkat tes dengan sistem CAT ini, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam perekrutan CPNS meningkat sebab tidak ada lagi celah untuk "titip-menitip".

CAT merupakan tes dalam seleksi CPNS berbasis komputer, dimana nilai dapat dimonitor langsung oleh masyarakat umum saat peserta mengerjakan soal atau usai tes. Dengan hadirnya CAT sejak tahun 2013, diharapkan negara mendapatkan sumber daya manusia yang profesional. CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS. Tujuannya untuk memperoleh ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, dan etika profesi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan.

Tak hanya formasi umum, sistem CAT juga diterapkan untuk formasi khusus. Formasi khusus antara lain Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude, diaspora, penyandang disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dan tenaga pengamanan siber (cyber security).

Saat berada di ruang tes, setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda dengan peserta lainnya meskipun meja bersebelahan. Walaupun hanya sedikit yang mengawasi, namun tersedia juga monitor CCTV yang ada di ruang pengawas. Masing-masing peserta dapat diawasi dengan baik.

Bahkan sebelum masuk ruang tes, setiap peserta akan melalui pemeriksaan badan. Peserta hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu tes ke dalam ruangan tes. Jika kedapatan ada yang membawa barang-barang selain yang dizinkan, akan diminta untuk dimasukan dalam tas yang sudah dititipkan petugas.

Selama proses tes, pengantar atau orang lain dapat melihat hasil secara real time melalui layar monitor yang disediakan di luar ruangan tes. Saat tes ini, para peserta diberikan waktu 90 menit, kecuali pelamar pada formasi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas sensorik netra. Jika waktu telah habis, soal akan tertutup secara otomatis dan nilai akan langsung terpampang.

Selama 90 menit, peserta diberi sebanyak 100 soal SKD. Soal tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yakni 30 tes wawasan kebangsaan (TWK), 35 soal tes intelegensi umum (TIU), dan 35 soal tes karakteristik pribadi (TKP).

Selain mempersiapkan diri dengan belajar, pelamar harus mengetahui terlebih dahulu “medannya”, salah satunya dengan mengenali tampilan sistem CAT tersebut. Tak kalah penting, diperlukan strategi dalam menjawab soal.

Salah satu CPNS 2018 Kementerian Pariwisata, Denisa Ruvianty, menyampaikan tips mengerjakan soal dengan sistem CAT. Menurutnya, mendahulukan soal yang dianggap mudah akan lebih memaksimalkan pengerjaan SKD. "Dahulukan mengerjakan soal TWK dan TKP, karena soal TIU membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghitung-hitung," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo telah menerima naskah soal SKD untuk tes CPNS 2019 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Soal SKD telah disiapkan oleh tim konsorsium perguruan tinggi dan dikordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Penyusunan soal SKD 2019 diawali dengan proses evaluasi soal dan kisi-kisi soal tahun 2018.

Pelaksanaan SKD akan dimulai pada 27 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020. Berdasarkan data dari SSCASN BKN tercatat sejumlah 4.197.218 calon peserta telah melakukan pendaftaran, dan sebanyak 3.364.897 telah lolos verifikasi administrasi. Pada proses pengadaan CPNS tahun 2019 ini terdapat 154.029 formasi, yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 37.584 formasi dan instansi daerah sebanyak 116.445 formasi.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB

Tingkatkan Kompetensi ASN dengan E-learning

Sahabat pembaca blog pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Kemudahan mendapatkan ilmu untuk meningkatkan wawasan dan soft skill aparatur sipil negara (ASN) terus dilakukan pemerintah. E-learning menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan kompetensi ASN dan diyakini mampu memberi kemudahan karena dapat diakses dari manapun dan kapanpun.

“Adanya platform e-learning akan memudahkan ASN dalam peningkatan kompetensi, tidak terbatas pada tugas dan fungsinya di instansi, tapi juga bisa mempelajari hal baru yang berkaitan dengan hobi dan interest-nya,” ujar Kepala Bidang Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian PANRB Istyadi Insani saat audiensi dengan platform e-learning Udemy for Government di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (22/01).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengembangan kompetensi perlu dilakukan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi. E-learning merupakan salah satu metode pengembangan kompetensi berupa pelatihan nonklasikal. Dalam PP tersebut tercantum bahwa setiap ASN harus memenuhi pelatihan sebanyak 20 jam setiap tahunnya.

Dijelaskan Istyadi, ASN dapat mengikuti berbagai jenis kursus yang disediakan platfom e-learning. Ketika ASN tersebut telah selesai mengikuti kursus, maka akan dilakukan uji kompetensi untuk membuktikan dirinya telah melakukan pelatihan. "Uji kompetensi akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan sebagai tanda bahwa ASN tersebut telah menyelesaikan pelatihan via e-learning tadi," imbuhnya.

Perwakilan Udemy for Government di Indonesia Daniel Tumiwa mengatakan platform e-learning ini tidak hanya membantu untuk peningkatan kompetensi ASN secara merata hingga ke daerah, tapi juga menciptakan budaya belajar bagi ASN tersebut. “Kemudahan mengakses e-learning akan mempercepat proses transfer knowledge sehingga membuat ASN ingin terus menggali pengetahuan baru sehingga terciptalah budaya belajar dalam dirinya,” pungkas Daniel.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Jelang Tes CPNS, Mulai 21 Januari 2020 Instansi Wajib Umumkan Jadwal dan Lokasi SKD

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019 akan berlangsung pada 27 Januari – 28 Februari 2020, untuk itu seluruh instansi wajib mengumumkan jadwal dan lokasi SKD mulai 21 Januari 2020 melalui masing-masing website/portal instansi. 

“Imbauan ini sudah disampaikan melalui Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor E 26-30/V 12-18/99 Tanggal 17 Januari 2020 perihal Pengumuman Resmi Jadwal Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019,” ujar Plt. Kepala Biro Humas BKN, Paryono.

Instansi, jelas Paryono, juga diminta untuk mengumumkan daftar nama peserta CPNS kategori P1/TL, baik secara online melalui website instansi dan ditempel pada papan pengumuman di setiap titik lokasi ujian sebelum jadwal SKD dimulai. 

“Ketentuan wajib mengumumkan daftar nama pelamar P1/TL ini sudah disampaikan kepada seluruh instansi melalui Surat BKN Nomor E 26-30/V 12-6/99 perihal Tindak Lanjut Peserta Seleksi CPNS P1/TL pada tanggal 17 Januari 2020,” tambah Paryono.

Perlu disampaikan kembali bahwa pelamar Kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir sesuai Permenpan Nomor 23 Tahun 2019. 

Selain itu pelamar P1/TL yang memilih menggunakan nilai SKD Tahun 2018 maka kualifikasi pendidikan dan formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 dengan kualifikasi pendidikan pada saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018 wajib sama.

Di akhir rilis, Paryono menyampaikan bahwa total pelamar CPNS TA 2019 mencapai 4.197.218 dan pelamar yang dinyatakan lulus syarat administrasi atau Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 3.364.867. “Peserta dengan status MS selanjutnya akan berkompetensi pada tahap berikutnya untuk mengisi 150.315 formasi CPNS TA 2019,” pungkas Plt. Karo Humas BKN di akhir rilis.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI

Langkah Penyederhanaan Birokrasi Perhatikan Kesejahteraan ASN

Sahabat Pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa dalam melakukan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap berupaya memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini juga mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI dalam Rapat Kerja antara Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (20/01).

Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan jabatan eselon III dan IV baik pemerintah pusat maupun daerah. "Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya agar tidak mengurangi penghasilan ASN,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo selaku pimpinan rapat.

Dijelaskan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, penataan negara besar seperti Indonesia perlu proses panjang yang dimulai dengan reformasi birokrasi. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan jabatan eselon dan penyesuaian kesejahteraan pegawai.

“Perlu sebuah proses dimulai dengan reformasi birokrasi, menghilangkan pola pikir eselon, sistem penggajian dan pensiun. Kesejahteraan juga kami pikirkan,” terang Menteri Tjahjo di hadapan para anggota Komisi II DPR RI.

Salah satu upaya Kementerian PANRB dalam proses penyederhanaan birokrasi adalah dengan mematangkan sistem penggajian dan pensiun yang baru. Hal ini dilakukan dengan melakukan rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Kebijakan yang diambil oleh Kementerian PANRB dijalankan sesuai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, sehingga diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah melalui penyederhanaan eselon III dan IV di Kementerian PANRB sebagai pilot project. “Tidak ada yang menyimpang. Di internal Kementerian PANRB, penyederhanaan jabatan sudah selesai dengan menyetarakan 141 pejabat eselon III dan IV ke jabatan fungsional,” tegas Tjahjo.

Seperti yang diketahui, Presiden RI Joko Widodo mengimbau Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi tersebut. Amanat ini diberikan untuk menghindari ego sektoral masing-masing kementerian. Reformasi birokrasi dan peningkatan sumber daya manusia menjadi dua hal penting yang berusaha dijabarkan oleh instansi paguyuban Kementerian PANRB. Instansi paguyuban tersebut terdiri dari Kementerian PANRB, BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman RI.

Penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah telah ditegaskan melalui Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. “Nanti akan ditata secara prinsip untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan mempercepat birokrasi,” pungkas Menteri Tjahjo.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Status Pegawai dalam UU ASN Hanya Ada PNS dan PPPK

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun pelaksanaannya bertahap, namun harus dipastikan tidak ada lagi status pegawai diluar dari yang telah diatur oleh undang-undang.

“Sementara saat ini (faktanya) masih ada. Bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai kontrak. Dan yang mengenaskan, mereka dibayar, masuk dalam kategori barang dan jasa, bukan lagi SDM. Yang seperti ini tidak kompatibel dengan undang-undang yang sudah berlaku,” tandas Arif saat memimpin Rapat Kerja dengan MenPAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) membahas persiapan pelaksanaan seleksi CPNS 2019-2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan, kebijakan kepegawaian tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif. Dalam kesempatan tersebut, Arif mempertanyakan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk memastikan sistem kepegawaian nasional bisa berjalan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014, di mana jenis kepegawaian yang ada hanyalah PNS dan PPPK.

“Hal ini penting untuk dibahas, karena undang-undangnya memang sudah jelas. Hanya dikenal dua jenis pegawai yaitu PNS dan PPPK, lantas bagaimana proses penyesuaian terhadap undang-undang tersebut. Penyesuaian terhadap jenis-jenis pegawai yang selama ini ada di beberapa lembaga negara, seperti di KPK dan Ombudsman, ada pegawai tetap yang sudah lama (bekerja). Bagaimana kebijakannya, apakah ada penyesuaian langsung menjadi PNS atau PPPK,” ujarnya.

Terkait tenaga honorer, Arif menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, masih ada rekrutmen pegawai yang jenisnya di luar dari yang sudah diatur oleh undang-undang. “Masih ada rekrutmen jenis-jenis kepegawaian tertentu yang tidak sesuai dengan undang-undang, utamanya di daerah-daerah,” ucap Arif.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak pemerintah mengakui bahwa dengan dikeluarkannya undang-undang ASN, memang hanya ada dua status pegawai pemerintah yaitu PNS dan PPPK. Dan keduanya adalah pegawai pemerintah. Fleksibilitas untuk dua jenis pegawai ini memang berada di PPPK, karena bisa diatas usia yang dibutuhkan oleh organisasi. Di mana sesuai dengan keahliannya, diharapkan bisa mempercepat capaian atau raihan organisasi.

Saat ini instrumen untuk PPPK hampir semua bisa diselesaikan. Tidak lama lagi, rekrutmen PPPK sudah bisa dijalankan. Terkait pegawai-pegawai yang ada dilingkungan instansi seperti KPK, Ombudsman, untuk pengalihan status kepegawaiannya masih melihat beberapa persyaratan. Tidak bisa berlaku secara otomatis, tetapi akan ada penyesuaian sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN mengungkapkan, khusus untuk pegawai KPK, proses pengalihan statusnya memang sedang berlangsung. Menurutnya, yang menjadi kendala yaitu ada pegawai KPK yang sebelumnya adalah PNS/Polri. Kemudian karena masuk KPK, mereka mengundurkan diri sebagai PNS/Polri, dan juga sudah menerima pensiun. Kalau mereka masuk kembali sebagai PNS atau Polri tentu tidak bisa. Hal inilah yang sedang dicarikan jalan keluarnya.

Berita ini bersumber dari DPR