Kemendikbud Imbau Kepala Sekolah Bijak dalam Penggunaan Dana BOS

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar episode III tentang perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pekan lalu. Mekanisme tersebut diperkuat juga dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagai acuan dalam implementasi pengelolaan dana BOS.

Kemudian bagaimana pendapat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tentang Mekanisme Baru Bantuan Operasional Sekolah?

K3S Kabupaten Sleman Suprayana, memberikan apresiasi atas kebijakan baru BOS. Hal tersebut diutarakannya dalam acara sarasehan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, di D.I. Yogyakarta, Selasa (18/02/2020). "Kami senang bisa mendengar kesejahteraan guru honorer meningkat mendekati upah minimum regional (UMR). Kalau tidak dialokasikan (dana) peningkatan guru honorer maka akan ada kesenjangan," kata Suprayana.

Sedangkan perwakilan MKKS Kabupaten Sleman, Lestari Wuryani menyampaikan tentang profesionalisme kerja kepala sekolah dalam mengelola BOS. “Kepala sekolah sebagai pengambil keputusan harus bijaksana dalam pemenuhan kebutuhan sekolah mana yang harus diutamankan,” terang Wuryani.

Sementara itu, menyikapi kebijakan bahwa Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai salah satu syarat dalam pemberian gaji guru honorer melalui dana BOS, Wuryani menilai hal itu sudah tepat. "Yang sudah punya NUPTK pasti sudah mengajar beberapa tahun, dia sudah menunjukkan kinerjanya mengajar," ujarnya.

Wuryani mengapresiasi cepatnya pencairan dana BOS. Saat ini sekolahnya sudah menerima dana BOS. Konsep Merdeka Belajar, menurutnya membuat sekolah menjadi lebih menyenangkan, khusus kebijakan tentang BOS, karena membuat proses pencairannya menjadi lebih cepat. “Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya pencairan BOS jatuh di Bulan Maret dan tak jarang Dinas Pendidikan Provinsi turun tangan membantu menalangi kebutuhan dana operasional bagi sekolah-sekolah,” terangnya.

Perwakilan MKKS sekolah luar biasa (SLB) D.I. Yogyakarta, Haryanto memberi masukan terkait penyaluran dana BOS untuk SLB. Ia berharap aturan pengelolaan BOS untuk SLB diberi kelonggaran dari sekolah reguler., karena karakteristik SLB, kebutuhan guru, dan sarana pembelajaran berbeda. "Sebaiknya lebih luwes khusus untuk SLB," ungkapnya.

Menjawab berbagai masukan tersebut, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana memberikan apresiasi atas dukungan terhadap mekanisme baru BOS. Ia mengatakan, pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana BOS sebagai langkah untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan ini, kata Erlangga, berfokus pada peningkatan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda, tetapi juga diiringi dengan tanggung jawab penyusunan laporan penggunaan dana BOS yang menjadi lebih transparan dan akuntabel.

"Komposisinya harus adil antara kebutuhan operasional sekolah dengan pembiayaan gaji guru honorer. Jangan sampai keteteran. Di sinilah fungsi kontrol menjadi penting. Dengan kebijakan terbaru, BOS bisa digunakan untuk membayar honorer maksimal 50%," kata Erlangga.

"Pelaporan BOS-Nya online. Pengadaan barang dan jasa melalui SIPlah alat komputer, buku, di setiap daerah boleh mengusulkan ke market place di daerah," tambahnya.

Mengacu pada petunjuk teknis BOS reguler, pembayaran honor guru non ASN dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

"Dalam kebijakan sebelumnya, pengambilan data dilakukan dua kali per tahun yaitu pada 31 Januari dan 31 Oktober inilah yang berpotensi menghambat pencairan dana BOS di tingkat provinsi," terang Erlangga.

Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS saat ini ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah.

Turut hadir dalam sarasehan tersebut  perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Luar Biasa Kabupaten Sleman dan Kota DIY, K3S SD, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul, Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) DIY, Forum Komunitas Tutor DIY, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Karya, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogjakarta dan Kabupaten Sleman, PKBM  Homeschooling Primagama (HSPG), Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) DIY, Forum Rumah Pintar (Rumpin) dan Forum Guru Sekolah Mengajar (FGSM).

Jakarta, 19 Februari 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : SIARAN PERS Nomor: 26/Sipres/A6/II/2020

Sumber berita : KEMDIKBUD

Instansi Pemerintah Wajib Mutakhirkan Data Pegawai melalui SI-ASN

Sahabat pembaca blog pendidikan ipa, sudah tahukah anda bahwa “Melakukan penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN merupakan salah satu tugas BKN yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Pernyataaan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharmen dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kedeputian Bidang Sinka dan perwakilan sejumlah unit kerja di BKN, Senin-Rabu (17-19/2/2020) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Suharmen menjelaskan, pemutakhiran data dan penyampaiannya kepada BKN merupakan hal yang wajib dilakukan Instansi Pemerintah, sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Updating data, sambung Suharmen, saat ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), namun ke depan, akan dilakukan pengembangan sistem SAPK dari yang sebelumnya monolithic architecture menjadi microservices architecture dan terintegrasi secara duplex dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Instansi. Sistem tersebut selanjutnya disebut Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) Terintegrasi.

SI-ASN Terintegrasi, sambung Suharmen, juga merupakan wujud percepatan realisasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Implementasi regulasi ini bertujuan untuk muwujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya”.

SI-ASN Terintegrasi memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN, paling kurang: Data riwayat hidup; Riwayat pendidikan formal dan nonformal; Riwayat jabatan dan kepangkatan; Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan; Riwayat pengalaman berorganisasi; Riwayat gaji; Riwayat pendidikan dan latihan; Daftar penilaian prestasi kerja; Surat Keputusan; Kompetensi pegawai.

Konten data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi dalam SI-ASN itu, sambung Suharmen, dapat dimanfaatkan sebagai basis informasi untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan kepegawaian. “Salah satu bentuk konkret SI-ASN yang dapat dimanfaatkan oleh ASN adalah aplikasi My SAPK 2.0 yang dapat diunduh melalui playstore. Aplikasi ini berbasis android dan saat ini sedang dalam pengembangan versi iOS”.

Salah satu manfaat dari MY SAPK 2.0, sambung Suharmen, ASN yang sedang mengikuti proses layanan kepegawaian, misalnya kenaikan pangkat (KP), mereka dapat memantau progres KP terutama dalam perjalanan proses yang sedang berlangsung di BKN. “Saat sudah mengunduh MY SAPK 2.0, seseorang yang sedang diproses KP-nya, akan mendapat notifikasi yang menginformasikan progres kenaikan pangkatnya”. 

Berita ini bersumber dari BKN

Bantuan Biaya Pendidikan melalui KIP Kuliah


Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diluncurkan Presiden Joko Widodo merupakan bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan hingga bangku kuliah. Negara hadir untuk mendukung generasi muda, calon pemimpin masa depan, yang berpotensi tetapi membutuhkan dukungan finansial agar dapat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerintah menargetkan 818.000 mahasiswa untuk menerima KIP Kuliah pada tahun 2020. KIP Kuliah dikelompokkan menjadi KIP Kuliah dan KIP Kuliah Afirmasi yang mencakup dukungan bagi penyandang disabilitas, peserta program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk Orang Asli Papua di wilayah Papua dan Papua Barat, wilayah 3T (terdepan, terluar, atau tertinggal), serta wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial.

“Jumlah tersebut terdiri dari mahasiswa Bidikmisi on-going tahun 2016-2019 sebanyak 418.000 mahasiswa dan KIP Kuliah untuk calon mahasiswa baru sebanyak 400.000 mahasiswa," disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im di Kantor Kemendikbud di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Jaminan Keberlangsungan Bidikmisi dan Afirmasi saat ini (ongoing)

Kemendikbud menjamin keberlangsungan studi mahasiswa penerima Bidikmisi dan Afirmasi saat ini (ongoing) untuk terus mendapatkan bantuan pendidikan sampai dengan masa studi selesai.

“Tidak ada perubahan apapun terhadap program bantuan pendidikan yang sedang diterima. Sesuai rencana, dana Bidikmisi semester genap akan dicairkan pada awal Maret 2020,” jelas Sesjen Ainun Na'im.

Calon Mahasiswa Baru yang memerlukan KIP Kuliah

Bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan lulus SMA, SMK, MA/sederajat pada tahun 2018-2020, dipersilakan mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah mulai awal Maret 2020. Pendaftaran dilakukan secara online pada laman http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.

Data yang diperlukan untuk pendaftaran KIP Kuliah sama dengan persyaratan mendapatkan Bidikmisi, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan alamat e-mail. Setelah diverifikasi oleh sistem, calon akan menerima nomor pendaftaran dan kode akses untuk mendaftar ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Dalam hal calon mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu namun belum memiliki KIP atau orang tua/wali mahasiswa belum terdaftar sebagai penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), masih mungkin menerima KIP Kuliah selama lolos seleksi dan verifikasi kondisi ekonomi oleh perguruan tinggi terkait.

Pendaftaran Jalur SNMPTN

Calon mahasiswa yang tidak membutuhkan dukungan KIP Kuliah dan ingin mendaftar seleksi masuk PTN melalui jalur Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) dapat melakukan pendaftaran hingga 27 Februari 2020. Namun, khusus bagi calon mahasiswa yang membutuhkan dukungan KIP Kuliah dan ingin mendaftar seleksi masuk PTN melalui jalur SNMPTN, maka dipersilakan mendaftar ke laman KIP Kuliah terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses. Pendaftaran dapat dilakukan pada awal bulan Maret 2020 hingga 31 Maret 2020.

“Bagi calon mahasiswa yang membutuhkan dukungan KIP Kuliah, diharapkan untuk tenang dan memantau perkembangan di kanal Kemendikbud. Informasi lebih lengkap terkait KIP Kuliah akan diumumkan pada awal Maret,” pungkas Sesjen Kemendikbud. (*)

Jakarta, 18 Februari 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: fb.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI

#MerdekaBelajar
#KampusMerdeka
#KIPkuliah
Sumber : SIARAN PERS Nomor: 25/Sipres/A6/II/2020


Sumber berita : KEMDIKBUD

Penjelasan Terkait Berita ASN Dapat Pensiun Rp 1 Milyar

Sahabat pembaca blog pendidikan ipa, sudah tahukah anda bahwa Sebagaimana dikutip oleh beberapa media bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat dana pensiun Rp 1 milyar. Menteri Tjahjo mengatakan bahwa media tidak memuat lengkap penjelasannya. Ia menyatakan tidak pernah mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar ASN mendapatkan dana pensiun Rp 1 milyar.

Yang benar, kata Tjahjo, ia sempat berdiskusi terkait pengelolaan dana tabungan ASN dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) Zudan Arif Fakhrullah serta PT Taspen, bukan BTN seperti yang diberitakan di berbagai media. Diskusi tersebut tidak membicarakan tentang usulan agar ASN mendapat dana pensiun Rp 1 milyar. Yang dibahas sebetulnya adalah pengelolaan iuran bulanan yang dikelola PT Taspen bagi ASN sejak awal karir sampai akhir masa kerja ASN.

Tjahjo berharap, iuran tabungan ASN itu dikelola dengan baik oleh PT Taspen, sehingga nantinya ASN bisa mendapatkan hasil tabungannya dengan jumlah yang signifikan. “Syukur-syukur ASN yang pensiun dapat kompensasi tabungan pensiunannya bisa mencapai 1 milyar, yang merupakan hasil dari iuran tabungan pegawai yang saat ini baru mencapai puluhan juta rupiah,” jelasnya.

Pembicaraan ini dilakukan karena pengelolaan keuangan PT Taspen saat ini dinilai dalam kondisi sehat. Tjahjo berharap agar pengelolaan iuran ASN bisa dilakukan dengan baik sehingga nantinya ASN bisa memperoleh jumlah tabungan secara maksimal saat pensiun kelak.

Sebagai Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo dalam menjabarkan visi misi Presiden Joko Widodo yang berkaitan reformasi birokrasi, tak sekedar memikirkan penyederhanaan birokrasi namun juga memikirkan kesejahteraan ASN, termasuk tunjangan serta tabungan ASN kelak saat pensiun.

"ASN yang dari awal kerja sampai akhir masa kerja dengan bekerja secara maksimal dan dengan iuran bulanan yang diperhitungkan yang dikelola oleh Taspen, sehingga ASN mendapatkan dana tabungan pegawai yang diberikan Taspen secara maksimal syukur bisa mencapai 1 milyar," ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Pemerintah Siapkan Sistem agar Nilai Peserta Seleksi Berbasis CAT BKN Tak Dapat Dimanipulasi

Sahabat pembaca blog pendidikan ipa, sudah tahukah anda bahwa Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN Heri Susilowati, dan Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Paryono meninjau langsung pelaksanaan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi instansi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di titik lokasi (Tilok) Gedung Pencak Silat TMII, Jakarta Timur. Total peserta yang akan mengikuti SKD mulai tanggal 17 – 21 Februari 2020 ini sebanyak 11.407 orang.

SKD ini dilaksanakan sebanyak 5 (lima) sesi setiap harinya kecuali hari jumat sebanyak 3 (tiga) sesi. Dalam tinjauan tersebut, Deputi Sinka BKN Suharmen memaparkan berkaitan dengan kerahasiaan soal yang tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Selain itu, Bank soal dienkripsi (dikunci) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Proses pelaksanaan tes di ruangan seleksi, soal-soal yang keluar untuk setiap peserta akan berbeda. Skor muncul real time dan dapat dipantau oleh umum atau para pengantar di layar LCD yang sudah disiapkan oleh panitia. Dengan sistem ini, nilai peserta tidak mungkin bisa dimanipulasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, hadir pula Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Menaker Ida mengingatkan agar para peserta ujian CPNS percaya terhadap kemampuan dan potensi diri sendiri selama mengikuti tes dan jangan pernah tergoda berbagai modus penipuan. Menaker Ida juga mengapresiasi antusiasme para peserta seleksi CPNS yang sudah datang satu setengah jam sebelumnya. PNS merupakan suatu cara untuk mendedikasikan diri kepada negara.

Berita ini bersumber dari BKN.

Bantuan Operasional Sekolah Berikan Solusi Kesejahteraan Guru Non ASN

Sahabat pembaca blog pendidikan ipa, sudah tahukah anda bahwa Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga mengenai penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan kesejahteraan guru non ASN akan dapat terbantu. Saat ini sebanyak 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membantu membayar honor guru tersebut yang memiliki NUPTK dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019  di sekolah penerima bantuan dana BOS. Angka ini cukup signifikan dari sebelumnya hanya 15 persen dari total alokasi yang diterima sekolah.

“Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ) No.8 Tahun 2020 ini merupakan kepedulian Kemendikbud terhadap guru yang kurang dapat perhatian, di mana pada poin terakhir disebutkan bahwa penggunaan dana BOS bisa dipakai untuk membayar honor guru, maksimum 50 persen. Untuk sementara kita lakukan ini dulu," kata Plt Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema 'Skema Dana Bos, Kenapa Diubah?' di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Erlangga menjelaskan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah melakukan kajian cukup lama sebelum mengeluarkan kebijakan 'Merdeka Belajar' episode ketiga ini. Kajian perubahan skema dana BOS ini juga sudah melibatkan semua pihak.

"Kajiannya sudah lama sejak Pak Nadiem masuk ke Kemendikbud, jadi semua pihak mulai dari guru, (stakeholder) pendidikan, terkait dengan itu, semua dibicarakan dan dianalisis dan diambil keputusan," tuturnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Erlangga mengatakan, kenaikan porsi pembayaran gaji guru non ASN dalam dana BOS dapat membantu meringankan beban kepala sekolah yang sebelumnya kerap mencari dana talangan untuk membayar honor guru tersebut. "Jadi, sering kali kepala sekolah nyari dana talangan. Itu kan punya risiko.
Oleh karena itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan ini," ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah mengubah skema penyaluran dana BOS pada 2020 dengan memangkas birokrasi. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening sekolah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kresnadi Prabowo Mukti yang menjadi salah satu narasumber pada polemik Trijaya FM ini menjelaskan alasan skema penyaluran dana BOS ini diubah pada tahun anggaran kali ini.

Menurut Kresnadi, Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi.

Penggunaan SK Sekolah untuk mengambil dana merupakan antisipasi keterlambatan karena memang beberapa dinamika koordinasi di Pemerintah Daerah (Pemda) seringkali terjadi. "Makanya perlu kita ubah hal-hal seperti ini menjadi transfer langsung. Jadi untuk menjawab bahwa kalau dulu di bulan Januari, Februari, kalau kita sebut baru sekitar 4 triliun baru ke Pemda kalau sekarang kalau contoh melihat data per Jumat kemarin itu sudah sekitar 8 triliun langsung ke sekolah. Jadi sudah langsung ke sekolah," ungkapnya.

Kresna menambahkan pemberian langsung tersebut bisa menggerakkan roda perekonomian secara langsung. "Jadi bagaimana menterjemahkan belanja itu bisa langsung sampai ke tingkat yang paling rendah atau yang paling pucuk yang sama dengan kalau kita lihat dana desa yang juga barusan kemarin ada terobosan langsung ke desa dalam hal ini adalah sekolah," katanya.

Kresna menjelaskan, penyaluran dana BOS saat ini diringkas menjadi tiga tahap dan mulai disalurkan paling cepat Januari sesuai kesiapan masing-masing sekolah. “Jadi kalau dulu kembali disampaikan pada Januari-April-Juli-Oktober, 20 40 20 20. Sekarang menjadi Januari-April-September, 30 40 30. Kenapa ini kita ubah karena rata-rata dulu itu frekuensinya itu kurang pas karena ada pergantian tahun ajaran,” ujarnya.

Data sekolah yang telah menerima dan BOS Per Jumat (14/02/2020), Kresna mengatakan sampai saat ini sekitar 136 ribu sekolah telah menerima dana BOS tahap I, sisanya dari total 250.000 sekolah yang akan menerima dana BOS tahun 2020 masih tahap verifikasi data oleh Kemendikbud.

Pada kesempatan ini, anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah memberikan catatan khusus terkait kebijakan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Menurut Ledia, verifikasi sekolah menjadi suatu hal yang sangat penting dengan berbagai keterbatasan karena luasnya wilayah di Indonesia.

Mengenai pengawasan penggunaan dana BOS oleh sekolah, Ledia berharap pengawasannya semakin intens karena dana bantuannya ditransfer langsung ke rekening sekolah. "Untuk menjaga, mengawasi dan melakukan pencermatan, saya harap pengawasanya semakin intens baik itu dari Itjen (Inspektorat Jenderal) maupun dari masyarakat sendiri, " pesan Ledia.

Apa Kata Pegiat Pendidikan Tentang BOS

Skema baru bagi BOS reguler yang dikeluarkan oleh Kemendikbud memberikan dampak besar, bukan hanya bagi guru non ASN melainkan juga bagi sekolah. Pemberian BOS langsung ke rekening sekolah ini secara tidak langsung memaksa sekolah untuk memiliki sistem tata kelola yang baik. Pegiat pendidikan, Asep Sapa’at, mengungkapkan bahwa  pendidikan adalah investasi. Oleh karena itu yang harus dipastikan adalah tanggung jawab moral pengelola dana agar semua dana bantuan yang telah dikeluarkan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan .

“Biaya apapun yang dikeluarkan terkait pendidikan Ini bicaranya harus paradigmanya investasi. Maka kalau bicara investasi harus ada parameter yang terukur. Perubahan seperti apa yang diharapkan dengan adanya kucuran dana sebesar itu,” tutur Asep.

Kebijakan ini, lanjut Asep, menjadi momen yang sangat penting untuk menguji kapasitas kepala sekolah di bidang kepemimpinan dan tata kelola sekolah. Dalam bidang kepemimpinan bisa dilihat dari visi dan strategi yang dimiliki kepala sekolah tersebut. “Jika kepala sekolah tidak memahami apa tujuannya artinya berbahaya, dalam arti berapapun anggaran yang dikucurkan tidak paham digunakan untuk apa. Kalau bicara tentang visi sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan dan kita harus ingat dan sadari bersama bahwa uang itu salah satu bantuan untuk peningkatan sumber daya,” jelas Asep.

“Kemudian yang kedua bicara soal manajerial tata kelola tadi saya sepakat bahwa hari ini ketika transfernya langsung ke sekolah, kita akan bisa melihat mana kepala sekolah yang betul-betul mengelola guru, murid, pembelajaran, sarana prasarana maupun anggaran lain. Jadi bisa kita lihat bagaimana profil kepala sekolah yang kita miliki dalam aspek kepemimpinan dan manajerialnya,” imbuh Asep.

Selain peningkatan persentase untuk guru non ASN, menurut Asep, yang tidak kalah penting adalah kemerdekaan guru dalam mengembangkan profesionalismenya karena hal ini berdampak pada anak didik agar anggaran yang besar ini dapat menghasilkan sumber daya manusia seperti yang diharapkan bersama.

Dikatakan Asep bahwa ada 4 kategori sekolah. Kategori pertama yaitu sekolah kalah. Sekolah yang kalah itu sekolah yang tingkat ketercapaian tujuan sekolah, program visi sekolah kecil dan sekolah ini tidak punya strategi. Kategori kedua yaitu sekolah beruntung. Sekolah ini mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, misalnya memiliki lulusan bagus dan guru bagus tapi tidak punya strategi. Sekolah-sekolah kategori ini sebenarnya punya peluang tipis untuk bisa mencapai keberhasilan di tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, Kategori ketiga adalah sekolah belajar. Sekolah belajar adalah sekolah yang tingkat keberhasilannya masih kecil tapi sudah punya strategi sehingga selalu melakukan evaluasi setiap tahun. Kategori terakhir yaitu sekolah pemimpin. Sekolah ini memiliki tingkat keberhasilan tinggi di mana ada capaian target yang tinggi serta efektivitas strategi yang tinggi.

“Ada beberapa parameter. Yang pertama adalah tata kelola jadi sekolah itu sudah punya satu sistem yang memang sudah fix misalkan sistem proses pengembangan profesionalisme gurunya, bagaimana sistem pengembangan minat dan bakat anak, bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran dan aspek-aspek lain menjadi punya satu sistem tata kelola yang fix dan itu terus ditingkatkan. Saya ingin bisa melihat hasil pembelajaran,” terang Asep.

Sementara itu Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia, Didi Suprijadi, mengungkapkan bahwa dalam skema kebijakan Dana BOS terdahulu banyak guru yang tidak mau menjadi kepala sekolah karena sangat sulit mengelola keuangan sekolah sehingga harus melakukan berbagai manuver untuk menutupi operasional sekolah.

Ia mengingat kembali penyaluran BOS yang terdahulu. “Turunnya uang itu sekitar bulan Maret. Bagaimana harus bayar listrik dan ada yang rusak harus diganti? Belum lagi yang paling sedih adalah alokasi guru honorer 15 persen juga bukan khusus untuk guru honorer tetapi untuk belanja pegawai. Judulnya belanja pegawai kalau belanja pegawai honorer itu paling terakhir nanti kalau ada sisa. Guru honorer ini ya karena masuknya kepada belanja pegawai sering tidak kebagian nah mengakibatkan guru honorer di dapatnya ada yang 300. Bayangkan Rp300.000 per bulan dibayar 3 bulan sekali itu di akhir,” jelas Didi.

“Yang lebih rawan lagi ini kepala sekolah mencari talangan. Talangannya ke mana? Kadang-kadang ke rekanan. Kalau kata rekanan boleh dibayar dulu tapi harganya yang maksimal sesuai dengan e-budgeting,” imbuh Didi.

Terkait dengan peraturan bahwa guru non ASN yang akan menerima Dana BOS harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Didik mengatakan bahwa hal tersebut menjadi kendala, mengingat syarat untuk mendapatkan NUPTK adalah guru honorer tersebut harus memiliki SK penugasan dari dinas pendidikan.

“Sedangkan pada kenyataannya banyak pemerintah daerah yang tidak mau mengeluarkan SK. Jadi saya minta agar syarat NUPTK dipertimbangkan kembali. Yang penting guru tersebut terdaftar di Dapodik,” harap Didi.

Jakarta, 15 Februari 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman : www.kemdikbud.go.id
Sumber : SIARAN PERS Nomor : 24/sipres/A6/II/2020

Sumber berita : KEMDIKBUD

Rilis Patch Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.b


Yth. Bapak/Ibu
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Kepala LPMP
4. Kepala SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
di seluruh Indonesia


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemutakhiran data semester genap tahun ajaran 2019/2020 dilaksanakan menggunakan aplikasi terbaru yang saat ini telah dirilis yaitu Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.b. Pada Versi 2020.b dilakukan beberapa perbaikan, penyesuaian, dan pengembangan fitur untuk lebih memudahkan dalam proses pengisian dan pemutakhiran data. Di antaranya pembaruan prosedur sinkronisasi, perbaikan prosedur pendataan rekening BOS, pembaruan fitur untuk pengisian daftar buku dan lain sebagainya.

Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.b dirilis dalam bentuk PATCH dan UPDATER. Bagi sekolah yang telah menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.a, 2020.a Patch 1 maupun 2020.a Patch 2 dapat langsung melakukan pembaruan ke Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.b dengan cara sebagai berikut:
1. Unduh dan Install Patch 2020.b
Untuk melakukan pembaruan PATCH 2020.b secara manual, langkah-langkahnya sebagai berikut:
  1. Unduh file PATCH 2020.b pada menu unduhan laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id;
  2. Lakukan installasi sampai dengan selesai;
  3. Lakukan refresh (Ctrl+F5);
  4. Lakukan sinkronisasi.

2. Pembaruan ONLINE
Langkah-langkah untuk melakukan pembaruan secara online sebagai berikut:
  1. Pastikan komputer terkoneksi internet;
  2. Silahkan login pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.a/2020.a Patch 1/2020.a Patch 2;
  3. Masuk pada menu Pengaturan, Cek Pembaruan Aplikasi, klik pada tombol “Cek Pembaruan”;
  4. Maka ditampilkan keterangan bahwa Pembaruan Tersedia. Pembaruan Tersedia (Patch 2020.b) Apakah Anda ingin melanjutkan? Pastikan tidak menutup jendela browser sebelum proses pembaruan selesai;
  5. Klik tombol “Lanjutkan”, maka sistem akan melakukan update pembaruan;
  6. Setelah proses selesai, klik tombol “Muat ulang halaman sekarang”;
  7. Jika diperlukan, lakukan refresh (Ctrl+F5);
  8. Lakukan sinkronisasi.


3. Bagi sekolah yang melakukan instalasi ulang atau install baru, langkahnya sebagai berikut:
  1. Unduh INSTALLER Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.a pada menu unduhan laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id
  2. Lakukan installasi sampai dengan selesai.
  3. Lakukan refresh (Ctrl + F5).
  4. Lakukan pembaruan ke versi 2020.b dengan cara install patch atau pembaruan online sesuai petunjuk di poin nomor 1 dan 2 di atas.
  5. Lakukan proses registrasi dengan mengikuti petunjuk penggunaan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.b. Pada saat registrasi offline pada Aplikasi Dapodikdasmen DILARANG MENGGUNAKAN PREFILL LAMA. Gunakan prefill dengan MENGUNDUH PREFILL BARU setiap akan melakukan registrasi.

Berikut daftar perubahan pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.b :
1. [Pembaruan] Penambahan data pelengkap pada formulir sekolah terkait pemungutan iuran kepada orang tua siswa.
2. [Pembaruan] Penambahan Lembar Konfirmasi sebelum melakukan sinkronisasi.
3. [Pembaruan] Penambahan fitur tukar pengguna bagi peran Operator Sekolah.
4. [Pembaruan] Penambahan logo baru Dapodik.
5. [Pembaruan] Penambahan tombol salin email dari identitas GTK ketika melakukan penambahan/perubahan akun GTK.
6. [Pembaruan] Penambahan referensi jenis sertifikasi Sertifikasi Industri.
7. [Pembaruan] Penambahan referensi jenis diklat Pelatihan Industri.
8. [Perbaikan] Perubahan alur proses sinkronisasi, yang berhak melakukan proses sinkronisasi adalah peran Kepala Sekolah.
9. [Perbaikan] Perubahan alur bisnis proses penginputan buku.
10. [Perbaikan] Perbaikan dan penambahan validasi lokal.
11. [Perbaikan] Perubahan data nomor rekening BOS hanya dapat dilakukan pada laman https://bos.kemdikbud.go.id.
12. [Perbaikan] Penambahan keterangan tutup atap TIDAK MEMILIKI ATAP pada kondisi bangunan.
13. [Perbaikan] Perubahan atribut NUKS pada GTK menjadi Nomor Registrasi (STTPP)/NUKS.
14. [Perbaikan] Penguncian attribut NIK pada formulir peserta didik dan formulir GTK.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Satu Data,

Admin Dapodikdasmen


UNDUHAN
Link unduhan:

Link unduhan alternatif:
Sumber : DAPODIKDASMEN

Gelar Rakor, Dit GTK Madrasah Bahas Inpassing dan Pembayaran Tukin Guru

Sahabat pembaca blog pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah menggelar rapat koordinasi di Surabaya. Rakor diikuti para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah beserta Kasi Guru dan Kasi Tenaga Kependidikan Kanwil se-Indonesia. 

Sejumlah isu penting dibahas bersama, antara lain: pembayaran tukin, inpassing, TPG Mandiri, dan program bantuan world bank untuk peningkatan kualitas guru. 

"Perjuangan untuk memperoleh anggaran tukin bagian dari jihad (usaha sungguh-sungguh). Sebagian kan sudah bisa terbayarkan, yakin saja kita tetap perjuangkan," kata Direktur GTK Madrasah Suyitno di Surabaya, Kamis (13/02). 

"Inpassing guru madrasah juga sedang diproses payung hukumnya. Draftnya sudah disusun, inpassing ini khusus bagi guru yang sudah sertifikasi," lanjutnya. 

Terkait banyaknya guru madrasah yang belum sertifikasi, Direktorat GTK Madrasah tengah menggodok kemungkinan melakukan PPG Mandiri yang tidak bersumber dari anggaran APBN Kemenag Pusat. 

"Biaya per orang untuk PPG itu 6,5 juta. Kalau disortir sampai setiap daerah bisa jadi hanya ada 10 guru (lulus seleksi PPG namun belum PPG) se kabupaten. Kan bisa dibantu dari kabupaten, CSR atau kepala skolahnya. Karena bebannya akan jadi lebih ringan," jelas Suyitno. Saat ini, total guru yang sudah lolos saleksi pretest PPG namun belum mengikuti PPG di Kementerian Agama sekitar 23 ribu orang. 

Terkait program World Bank, Suyitno mengingatkan bahwa itu harus tepat sasaran. Pola pelaksanaannya juga harus melibatkan KKG/MGMP/Pokjawas.

Berita ini bersumber dari KEMENAG

Seleksi Calon Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri dengan Masa Tahun Tugas 2021