Ubah Kelas Perawatan, Makin Praktis Dengan Mobile JKN

Sahabat Pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyesuaian tarif iuran kepesertaan Program JKN-KIS, khususnya bagi peserta segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri berlaku efektif pada 1 Januari 2020 mendatang. Dalam Perpres tersebut, besaran iuran yang dibayarkan setiap bulannya yakni kelas I menjadi Rp 160.000, kelas II menjadi Rp 110.000, dan kelas III menjadi Rp 42.000.

Namun, ada kabar baik bagi peserta yang menginginkan mengubah kelas perawatannya, BPJS Kesehatan secara resmi mengumumkan bahwa peserta dapat mengajukan perubahan kelas pelayanan sesuai dengan besaran iuran yang disanggupinya, tanpa perlu menunggu masa kepesertaan selama setahun. Kebijakan ini berlaku sampai dengan 30 April 2020 di seluruh wilayah kerja BPJS Kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan Cabang Jember, 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Antokalina Sari Verdiana mengatakan bahwa kebijakan baru tersebut dinamakan PRAKTIS (Perubahan Kelas Tidak Sulit). Secara detail dia memaparkan bahwa ada lima ketentuan atau syarat agar dapat mengakses kemudahan tersebut.

Pertama, peserta yang dapat mengakses PRAKTIS adalah peserta yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebelum 1 Januari 2020. Kedua, kesempatan untuk perubahan atau penurunan kelas perawatan dapat turun dua tingkat.

"Misal ada peserta yang sebelumnya terdaftar dalam Kelas I kemudian menghendaki turun di Kelas III," kata Anto, sapaan akrab Antokalina, di kantornya, Kamis (19/12).

Dia melanjutkan, ketentuan ketiga adalah  kesempatan untuk perubahan atau penurunan kelas perawatan diberikan satu kali dalam periode sejak 9 Desember 2019 hingga 30 April 2020.

Keempat, PRAKTIS diberlakukan untuk satu keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta.

"Jadi tidak bisa mengajukan turun kelas hanya untuk kepala keluarga saja misalnya," tuturnya.

Kelima, peserta yang menunggak iuran tetap dapat mengajukan penurunan kelas perawatan dalam PRAKTIS ini.

"Namun yang perlu dicatat status kepesertaan yang bersangkutan masih dinyatakan belum atau tidak aktif sampai tunggakannya dibayar," terangnya.

Anto juga menambahkan bahwa peserta Program JKN-KIS yang ingin menurunkan kelas perawatan tidak perlu repot antri di kantor cabang. Pasalnya, perubahan atau penurunan kelas perawatan tersebut dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh di Playstore lewat gawai atau smartphone.

"Jadi masyarakat tidak perlu antri lama-lama di kantor sehingga menyebabkan penumpukan antrian. Penurunan kelas dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobil JKN. Lebih mudah dan cepat daripada ngantri. Selain itu peserta juga bisa memanfaatkan Mobile Customer Service yang sedang berkeliling dan juga melalui Care Center 1500400 untuk melakukan perubahan kelas," himbaunya.

Dian Ayu Antika salah satu peserta yang berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan Jember merasakan kemudahan dari fitur perubahan data dalam aplikasi Mobile JKN tersebut.

"Ini tadi saya datang jam 11 siang, dari pintu masuk disambut oleh mas satpam. Saya lihat antriannya cukup lumayan. Saya jelaskan kalau mau mengubah kelas rawat peserta JKN-KIS. Mas satpam menyarankan melalui aplikasi Mobile JKN, dan saya dibantu dan dipandu sampai berhasil merubah kelas rawat dari kelas 1 ke kelas 2 serta sekaligus merubah data peserta. Mudah sekali, jadi yang lain tadi masih antri, saya belum sampai loket sudah selesai urus ubah kelasnya,” ujar wanita yang biasa disapa dengan Tika ini sambil tersenyum puas.

Berita ini bersumber dari BPJS Kesehatan

Perkuat Ketrampilan SDM, Presiden Jokowi: Tahun 2020 Akan Dibangun 2000 BLK Komunitas

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sekarang ini kompetisi antar negara itu begitu sangat ketatnya. Adu ekonomi, adu pinter-pinteran antara manusia-manusia yang ada di negara itu semunya berkompetisi.

“Begitu sebuah negara kalah ekonominya kalah SDM (Sumber Daya Manusia)-nya, sudah, ditinggal oleh negara lain,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Se-Indonesia, di Pondok Pesantren Al-Fadllu 2 Kendal, Senin (30/12) siang.

Presiden menegaskan, pemerintah tidak mau Indonesia ditinggal oleh negara lain. Ia menyebutkan, di tengah ekonomi dunia sekarang ini yang bergejolak tidak pasti, banyak negara yang sudah masuk ke krisis, menuju ke krisis ke resesi, ekonomi Indonesia tetap baik dan stabil dan pertumbuhan masih di atas 5%.

“Ini alhamdulillah patut kita syukuri, karena ada negara yang pertumbuhan ekonominya 7 anjlok jadi -1,5 ada yang 4 anjlok jadi 0,5 ada yang 10 anjlok jadi 6. Sehingga sekali lagi patut kita syukuri. Jangan kita kufur nikmat,” tegas Presiden.

Terkait masalah sumber daya manusia, diakui Presiden Jokowi semua negara sekarang ini memang persaingannya ada disitu. Ia menyampaikan, sekarang ini pertanyaannya bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah. Tetapi adu ketrampilan, adu skill, adu kompetensi.

“Inilah sekarang yang hampir semua negara mengasah skill, mengasah ketrampilan, kejuruan diangkat,” ujar Kepala Negara.

Karena itu, jika di negara kita ini banyak yang enggak sambung, bank, lembaga keuangan perlu yang namanya teknisi koding, perlu yang namanya teknisi programming tapi supply-nya enggak ada, karena pelatihan disitu sangat minim sekali. Maka, Presiden Jokowi berharap, yang namanya BLK Komunitas ini semoga nanti bisa menyambungkan.

2.000 BLK

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah sudah mulai mencoba pada 2017 dengan membangun 50 BLK Komunitas, kemudian 2018 jadi 75 BLK Komunitas. Tahun 2019 ada 1.000 BLK Komunitas.

“Nanti tahun depan 2020 lipat 2 kali, 2.000 (BLK Komunitas),” tegas Presiden.

Presiden menjelaskan, memang ini baru awal. Namun yang paling penting secara riil nyata itu BLK betul-betul harus hidup dan menghasilkan SDM-SDM yang baik dari Pondok Pesantren.

“Golnya harus ke sana. Kalau nanti 2000 ini bener-bener kita lihat berjalan semuanya, nanti akan lipat lagi menjadi 4000. Insyaallah tahun depannya lagi. Karena kita memiliki 29 ribu pondok pesantren di seluruh tanah air,” ucap Presiden.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadllu K.H. Dimyati Rois beserta Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fadlu 2 K.H. Alamudin Dimyati Rois, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Sumber: https://setkab.go.id/perkuat-ketrampilan-sdm-presiden-jokowi-tahun-2020-akan-dibangun-2000-blk-komunitas/

Lewat ‘Omnibus Law’ Cipta Lapangan Kerja, Pemerintah Beri Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah menyiapkan skema baru untuk bidang ketenaga kerjaan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, terkait dengan unemployment benefit yaitu fasilitas untuk mereka yang terkena pemutusan kerja ataupun keluar dari job market. 

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan untuk employment ini ada dua, yaitu untuk cipta lapangan kerja dalam bentuk fasilitas jaminan kehilangan pekerjaan dan ini sudah dimasukkan di dalam fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. 

“Artinya, bagi mereka yang dari sistem ketenagakerjaan kehilangan pekerjaan apabila perusahaan itu tutup atau tidak bisa bersaing, maka jaminan dari tenaga kerja ini, dari Jamsostek akan melakukan cash benefit. Jadi mendapatkan upah lanjutan enam bulan, kemudian akan ada pelatihan, kemudian ada job placement, penempatan lapangan kerja kembali,” kata Airlangga kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12) siang. 

Namun Menko Perekonomian mengingatkan, hal itu hanya bisa dilakukan apabila Undang-undang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) ini direvisi. Karena itu, salah satu direvisi melalui Omnibus Law. “Jadi ada fasilitas baru untuk ketenagakerjaan,” ujarnya. 

Ke depan, lanjut Airlangga, beberapa inisiatif pemerintah termasuk Kartu Prakerja ini akan dipersiapkan untuk ikut diluncurkan, karena satu di Undang-undang Omnibus Law ini disiapkan untuk jaminan kerja yang terkait dengan kehilangan pekerjaan, untuk melengkapi jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan yang lain. 

Simplifikasi Perizinan 

Kemudian yang kedua, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, tentu terkait dengan bagaimana bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, terkait juga dengan masuknya investasi agar pertumbuhan perekonomian bisa meningkat. Nah, kemudian juga terkait dengan simplifikasi daripada ekosistem untuk perizinan dan juga kemudahan bagi usaha menengah, mikro, dan kecil. Untuk usaha mikro dan kecil akan diperkenalkan yang namanya PT sendiri. 

Ia menjelaskan, selama ini usaha mikro kecil namanya kan saling berkelompok dalam bentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama), sehingga kelompok usaha bersama ini diberikan entitas hukumnya dalam bentuk perseroan terbatas yang disimplifikasi cara membuatnya, yaitu melalui online dari Kementerian Hukum dan HAM. 

Tetapi  praktiknya, lanjut Airlangga, nanti bisa dilakukan oleh baik itu dinas, baik itu koperasi, kementerian terkait, BUMN, melalui program, misalnya Program Mekaar atau UMi. Nah, selama ini usaha-usaha mikro kecil dengan investasi di bawah Rp3 juta atau dengan bantuan kredit di bawah Rp5 juta, mereka bisa dibantu untuk badan hukumnya berupa pendaftaran secara online. 

“Nah, pendaftaran secara online ini difasilitasi, sehingga masing-masing individu ini bisa mempunyai badan hukum yang mengamankan mereka terhadap risiko-risiko berusaha. Karena yang namanya berisiko, kan usaha itu ada risiko, sehingga risiko usaha itu terbatas kepada persekutuan modal atau modal yang mereka tanamkan di dalam usaha,” terang Airlangga. 

Menko Perekonomian menjelaskan, salah satu hal yang didorong melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, sehingga usaha menengah dan kecil yang selama ini di jalur informal itu bisa masuk ke jalur formal, sehingga pembinaan oleh pemerintah melalui K/L dan yang lain bisa berjalan secara baik. 

Kemudian juga terkait dengan hukum, Airlangga menegaskan,  hukum yang terkait dengan pidana itu tetap berlaku KUHP atau rasuah tetap berlaku Tipikor. Namun kalau untuk usaha tentu yang terkait denda itu secara administrative law tetapi kalau dia eksesif bisa diambil pencabutan terhadap izin usaha. 

RUU Omnibus Law itu, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, prosesnya dengan DPR akan dibahas di dalam masa sidang baru, termasuk pengetokan daripada Prolegnas yang prioritas di tahun 2020.  Sesudah masa sidang pertama ini berjalan dan Omnibus Law, baik itu Cipta Lapangan Pekerjaan maupun Perpajakan diketok, maka supres-nya akan segera dimasukkan oleh pemerintah untuk kedua undang-undang ini.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI

Menteri PANRB: Penyederhanaan Birokrasi akan Dilakukan dalam Tiga Tahap

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengemukakan, dalam roadmap penyederhanaan birokrasi akan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 

“Jangka pendek mencakup: Mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB,  identifikasi dan kajian instansi Pemerintah, pemetaan jabatan, serta penyusunan kebijakan,” kata Tjahjo pada rapat penyederhaan birokrasi yang dilaksanakan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (26/12). 

Adapun jangka menengah, menurut Menteri PANRB, mencakup penyelarasan kebijakan jabatan fungsional (JF) untuk penilaian kinerja JF, penyesuaian kebijakan JF dan kurikulum pelatihan kepemimpinan LAN (Lembaga Administrasi Negara), serta implementasi pengangkatan/perpindahan jabatan administrasi ke fungsional di instansi Pemerintah. 

Sedangkan tahap jangka panjang dilaksanakan dengan penerapan Birokrasi Smart Office melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE (e-Government) secara nasional serta pengawasan dan evaluasi pelaksanannya. 

Menteri PANRB juga menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan dengan tujuan meminta masukan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara), LAN, KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), dan tim reformasi birokrasi untuk finalisasi perumusan kebijakan yang harus segera diselesaikan. 

Selanjutnya, Kementerian PANRB juga akan mengundang Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk berdiskusi mengenai penyederhanaan birokrasi di instansi daerah. 

Sebagaimana diketahui penyederhanaan dalam tubuh birokrasi menjadi salah satu fokus dari lima program prioritas Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. 

Presiden Jokowi mengarahkan penyederhanan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon, serta mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dengan Jabatan Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. 

Harus Dilaksanakan 

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari mandat Presiden untuk penyederhanaan birokrasi, dirinya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Walikota dan Bupati serta seluruh instansi pusat dan daerah. 

Langkah strategis tersebut, lanjut Tjahjo, dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi. 

Sementara Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam pemaparannya menyampaikan, penyederhaan birokrasi sebagai mandat Presiden yang merupakan executive order yang suka tidak suka harus dilaksanakan. 

“Pemangkasan akan mengakibatkan perampingan dalam organisasi, tetapi tidak hanya ramping saja tetapi harus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diemban”, ujar Bima. 

Bima menjelaskan, dalam komposisi jabatan, PNS seluruh Indonesia terdiri dari 11 % pejabat struktural, 52% pejabat fungsional serta 37% lainnya merupakan pelaksana. “Penyederhanaan birokrasi menuntut adanya birokrasi yang dinamis, desain organisasi agile, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, kinerja optimal serta profesionalitas ASN”, tegasnya. 

Persepektif manajemen kepegawaian ini, lajut Bima, mengacu pada undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP Nomor 11 tahun 2017. 

Bima juga menyampaikan, langkah kritikal penataan ke depan dapat dilakukan dengan penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, tranformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI

73% Peserta Lulus Pendidikan Profesi Guru Madrasah dalam Jabatan 2019

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Sertifikasi guru melalui pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan tahun 2019 selesai dilaksanakan. Peserta yang lulus telah ditetapkan dan segera diserahkan sertifikatnya. 

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Suyitno mengatakan, pihaknya sejak seminggu lalu telah menetapkan standarisasi kelulusan PPG Dalam Jabatan Tahun 2019. Standar itu ditetapkan melalui Rapat Panitia Nasional UKMPPG di Jakarta.

"Alhamdulillah,  tahun ini Kemenag meraih tingkat kelulusan PPG Madrasah yang sangat tinggi, yaitu 72,67%," terang Suyitno dalam Rapat Evaluasi Pendidikan Profesi Guru di Solo, Senin (23/12).

"Kelulusan ini naik signifikan dibanding tahun lalu yang hanya 59,23%. Ini merupakan sebuah capaian luar biasa," lanjutnya. 

Suyitno menjelaskan, bahwa proses penetapan kelulusan peserta PPG dalam Jabatan Tahun 2019 dilakukan setelah Kementerian Agama bersinergi dengan pihak terkait dalam menetapkan standard setting atau passing grade masing-masing mata pelajaran. Lebih lanjut, Guru Besar UIN Raden Fatah ini juga menegaskan bahwa kriteria kelulusan PPG Dalam Jabatan dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Nasional UKMPPG secara profesional dan akuntabel tanpa intervensi apapun dari Kementerian Agama ujarnya. 

Sebagai Ketua Pokja Sertifikasi Guru Kementerian Agama,  Suyitno mengapresiasi kinerja Tim Pokja Sertifikasi Kemenag yang telah bersinergi dengan Kemenristekdikti/Kemendikbud juga dengan seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) penyelenggara PPG dalam Jabatan bagi guru tahun 2019.

"Peran Pokja ini sangat penting dan strategis terutama dalam mengawal program PPG Kemenag secara nasional," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Bina Guru MI dan MTs, Mustofa Fahmi mengatakan bahwa PPG Kemenag diikuti 11.413 guru, terdiri atas 8.617 first taker dan 2.796 retaker. Khusus guru madrasah,  dari total 5.568 peserta, tercatat sebanyak 4.046 guru berhasil lulus.

Fahmi yang juga Sekretaris Pokja Sertifikasi Guru Kemenag menambahkan bahwa saat ini seluruh LPTK sudah mulai memfinalisasi cetak sertifikat pendidik bagi peserta yang lulus PPG.  Sementara itu, Direktorat GTK Madrasah akan menyelesaikan penerbitan NRGnya pada bulan ini melalui Simpatika. Dengan demikian, tunjangan profesi guru bagi lulusan PPG 2019 akan mulai bisa diperhitungkan mulai Januari 2020 sesuai ketentuan yang berlaku.

Fahmi menilai penyelenggaraan PPG tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi terlaksana secara sistematis dan koordinatif. Fahmi berharap, hasil kelulusan yang telah diserahkan secara resmi oleh Panitia Nasional melalui pertemuan ini bisa menjadi motivasi sekaligus catatan evaluasi bagi tiap-tiap LPTK. 

Rapat evaluasi PPG ini berlangsung selama tiga hari mulai 22-24 Desember 2019. Rapat dibuka Warek 1 IAIN Surakarta dan ditutup Ketua Forum Dekan FITK. Hadir pada pertemuan ini seluruh Dekan FITK dan Pengelola PPG dari 25 PTKIN serta beberapa perwakilan pejabat dari Direktorat GTK Madrasah, Direktorat PTKI dan Direktorat PAI.

Berita ini bersumber dari KEMENAG RI.

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI KUALIFIKASI D.III DAN S.I PT ANGKASA PURA I (PERSERO) TAHUN 2019

Pendaftaran Penerimaan Calon Pegawai Kualifikasi D.III dan S.I PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2019 dapat diakses melalui link: https://upgrad.id/rekrutmenAP1
DOWNLOAD

Sumber : Angkasa Pura 1

Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019

PENGUMUMAN
Nomor: 813/ 06221
TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
DALAM SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2019
Berdasarkan hasil verifikasi berkas administrasi dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 yang Nomor Registrasi dan Namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini, dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi.
2.Bagi peserta Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 yang Nomor Registrasi dan Namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat melalui akun sscn masing-masing pada laman https://sscn.bkn.go.id.
3.Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi berhak mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi melalui laman https://sscn.bkn.go.id. selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 17 s.d. 19 Desember 2019.
4.Adapun ketentuan dalam masa sanggah adalah Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari peserta seleksi CPNS.
5.Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 akan memverifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar.
6.Pengumuman hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 26 Desember 2019.
7.Peserta Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test ( CAT)
8.Pelaksanaan SKD direncanakan pada bulan Februari 2019 dengan jadwal waktu dan lokasi/ tempat pelaksanaan SKD akan diumumkan lebih lanjut melalui website https://asn.bantulkab.go.id.
9.Peserta Seleksi CPNS disarankan untuk terus memantau proses seleksi melalui pengumuman pada website https://asn.bantulkab.go.id. atau https://sscn.bkn.go.id. Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui website menjadi tanggung jawab peserta seleksi CPNS.
10. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
Pengumuman selengkapnya dapat diunduh dalam attachments (lampiran) di bawah.

Download attachments: 
Sumber berita : Kabupaten Bantul

Atasi Backlog, BP Tapera Kolaborasi dengan Dirjen Dukcapil

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Diketahui jumlah backlog saat ini mencapai 7,6 juta unit dan rumah tidak layak huni sebanyak 3,4 juta unit. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan pengelolaan dana tabungan perumahan di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk tahap awal, dana yang dikelola BP Tapera berasal dari keanggotaan PNS yang sebelumnya dikelola oleh Bapertarum-PNS yang dibubarkan pada 24 Maret 2018. “Hal ini bertujuan agar BP Tapera bisa membangun kredibilitas organisasi terlebih dahulu bagaimana mengelola uang dalam jumlah besar, baru nanti tabungan dari masyarakat yang lebih luas,” kata Menteri Basuki selaku Ketua Komite Tapera beberapa saat lalu.
Dalam rangka persiapan operasional, BP Tapera bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memadankan data Peserta khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahap awal. Pemadanan data tersebut perlu dilakukan mengingat setiap data peserta perlu dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat utama untuk menerbitkan nomor Single Investor Identification (SID) dan Investor Fund Unit Account (IFUA) bagi setiap peserta oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Selain itu, sinergi antara BP Tapera dan Dukcapil ini merupakan sebuah upaya untuk mendukung program “Satu Indonesia, Satu Data Kependudukan” dengan mengacu kepada masing-masing NIK yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.

Sinergi antara BP Tapera dengan Ditjen Dukcapil diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Penandatanganan ini disaksikan oleh Komite Tapera Sonny Loho.

Menurut Adi, BP Tapera diperkirakan siap beroperasi mulai pertengahan 2020. “Ini kan cikal bakalnya data. Data dari Bapertarum-PNS diadu dengan data Dirjen Dukcapil diadu dengan data Taspen. Setelah itu kita buat roadmap kesiapan operasional, kurang lebih enam bulan,” kata Adi pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP Tapera dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (16/12).

Kolaborasi antara BP Tapera dan Dukcapil ini diharapkan dapat menekan backlog dan mempercepat pemenuhan rumah pertama layak huni bagi MBR. Hal ini sesuai dengan tujuan BP Tapera yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 pasal 3 yakni untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

“Undang-undang ini mengamanatkan Tapera untuk menyelenggarakan pengelolaan dana Tapera yang melingkupi kegiatan pengarahan, pemupukan dan pemanfaatan dana. Kemudian dana tersebut dikelola melalui sebuah model operasional berbasis Kontrak Investasi Dana Tapera (KIDT),” ujar Adi.

Sebagai informasi, pada tahap awal ini peserta Tapera adalah PNS. Pada tahap selanjutnya, masyarakat Indonesia berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan telah bekerja serta memiliki penghasilan di atas UMR akan menjadi peserta Tapera. Peserta Tapera nantinya akan menabung sebesar 3 persen dari penghasilan. Tabungan ini kemudian akan dikembalikan kepada peserta di akhir masa kepesertaan beserta hasil pemupukannya. Khusus untuk peserta yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), BP Tapera menyediakan skema pembiayaan perumahan untuk pembelian, perbaikan, atau renovasi rumah pertama mereka.

Berita ini bersumber dari TAPERA

Sejumlah Instansi Ajukan Perpanjangan Jadwal Pengumuman Seleksi Administrasi

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa rangkaian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran (TA) 2019 kini sudah berada di penghujung masa pengumuman hasil seleksi administrasi. Dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K 26-30/V 205-4/99, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menjadwalkan pengumuman hasil seleksi administrasi berlangsung pada 12-16 Desember 2019.

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Paryono menyebutkan terhitung hingga 16 Desember pukul 15.42 WIB, 251 instansi sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui portal SSCASN dari total 541 instansi pembuka rekrutmen CPNS. “Sejumlah instansi yang belum mengunggah hasil seleksi administrasi telah mengajukan surat permohonan perpanjangan jadwal pengumuman seleksi administrasi kepada Panselnas karena proses verifikasi berkas pelamar yang masih berjalan,” terangnya saat wawancara dengan awak media di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Senin, (16/12/2019).

Lebih lanjut Paryono menjelaskan bahwa sejak masa pengumuman hasil seleksi administrasi pada 12 Desember 2019 lalu, terhitung hingga 16 Desember 2019 pukul 15.42 WIB sebanyak 93.300 pelamar telah mengajukan sanggahan dan 10.848 di antaranya sudah dijawab oleh instansi. Data ini akan terus bergerak sampai dengan pengumuman seleksi administrasi diunggah oleh seluruh instansi pembuka rekrutmen CPNS TA 2019.

Sebagai informasi tambahan, hasil seleksi administrasi dapat dilihat pelamar pada website instansi atau pada portal SSCASN. Terhadap pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Instansi wajib menyampaikan alasan ketidaklulusan. Pelamar yang keberatan dengan hasil pengumuman instansi dengan alasan telah memenuhi seluruh persyaratan dapat menyampaikan sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman seleksi administrasi. Apabila sanggahan pelamar diterima, instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. 

Berita ini bersumber dari BKN.

Rilis Perbaikan Sistem Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan Installer Dan Patch EDS Offline Versi 2019.12.18

Rilis Perbaikan Sistem Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan Installer Dan Patch EDS Offline Versi 2019.12.18Aplikasi
Kepada Yth.
  1. Kepala LPMP
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  4. Kepala SD, SMP, SMA, dan SMK
Di seluruh Indonesia
Dengan hormat kami haturkan terima kasih telah berkenan menunggu perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam rangka melanjutkan pengumpulan data Evaluasi Diri Sekolah (EDS) melalui aplikasi EDS Dikdasmen Offline, kami sampaikan langkah-langkah sebagai berikut :
A. Petunjuk Patch khusus bagi sekolah yang sudah mengerjakan EDS pada versi 2019.11.21 atau sebelumnya, tahapannya sebagai berikut :
  1. Logout dari Aplikasi EDS Offline yang sedang dibuka. 
  2. Tutup browser Anda.
  3. Unduh Patch EDS Dikdasmen Offline versi 2019.12.18 pada link terlampir.
  4. Lakukan instalasi Patch EDS Dikdasmen Offline versi 2019.12.18
  5. Clear cache browser Anda (atau tekan Ctrl+Shift+Delete > Hapus Data/Clear Data).
  6. Buka aplikasi EDS Dikdasmen Offline versi 2019.12.18 (url: localhost:1745)
  7. Login dengan akun Dapodik Anda.
  8. Cek kelengkapan dan kemajuan kuisioner responden Anda.
  9. Jika muncul notifikasi untuk melakukan konversi jawaban, maka klik tombol Konversi Jawaban.
  10. Cek masing-masing jenis responden lalu klik tombol Hitung Rekap Kemajuan sampai semua responden lengkap data jawabannya. Jika ditemukan jawaban yang kosong harap diisi ulang.
  11. Input data responden jika ada yang belum selesai 100%.
  12. Hitung rapor mutu sekolah Anda.
  13. Lakukan Sinkronisasi untuk mengirim data ke server PMP.
  14. Cek hasil sinkronisasi sekolah Anda setelah 1x24jam, pada laman: http://118.98.166.82:2019/progres-pengiriman 
B. Petunjuk Installer khusus bagi sekolah yang belum mengerjakan sama sekali, tahapannya sebagai berikut :
  1. Tutup browser Anda.
  2. Unduh Installer EDS Dikdasmen Offline versi 2019.12.18 pada link terlampir.
  3. Lakukan instalasi EDS Dikdasmen Offline versi 2019.12.18.
  4. Generate dan unduh prefill pada laman: pmp.kemdikbud.go.id/unduhan
  5. Salin file prefill hasil unduhan (ekstensi *.pmp) ke folder C:/prefill_dapodik
  6. Lakukan registrasi EDS Dikdasmen Offline dengan akun dan kode registrasi dapodik.
  7. Clear cache browser Anda (atau tekan Ctrl+Shift+Delete).
  8. Buka aplikasi EDS Dikdasmen Offline (url: localhost:1745)
  9. Login EDS dengan akun Dapodik Anda.
  10. Input data EDS sekolah Anda sampai dengan selesai.
  11. Hitung rapor mutu sekolah Anda.
  12. Lakukan Sinkronisasi.
C. Catatan yang perlu diperhatikan: 
  1. Sehubungan dengan kondisi akses yang sangat tinggi dan kendala sistem yang ada, khususnya kesulitan untuk mengakses via daring, maka EDS Dikdasmen Online DINON-AKTIFKAN.
  2. Bagi Sekolah yang sudah mengisi EDS Dikdasmen Offline dengan menggunakan aplikasi versi 2019.11 diharuskan memutakhirkan aplikasi EDS Offline ke versi 2019.12 versi terakhir.
  3. Menu Hasil Rapor Mutu sementara hanya menampilkan 7 standar, sedangkan standar PTK dan sebagian standar sarana prasarana akan disempurnakan pada versi selanjutnya.
  4. Setelah sekolah melakukan penghitungan rapor mutu, diharapkan segera melaporkan ke pengawas yang membina sekolahnya.
  5. Apabila sekolah belum memiliki pengawas yang tercantum pada menu Hasil Supervisi, harap melaporkan kepada LPMP untuk dimappingkan sekolah binaannya kepada pengawas terkait.
  6. Progress pengiriman/sinkronisasi EDS Offiline dapat dicek pada laman pmp.kemdikbud.go.id pada tanggal 15 Desember 2019.
  7. Pengiriman/sinkronisasi EDS Offline akan diberlakukan penjadwalan sesuai wilayah provinsi. (jadwal terlampir)
  8. Evaluasi Diri Sekolah Ditjen Dikdasmen tahun pendataan 2019 akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2020.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Salam Satu Data!
Admin PMP Dikdasmen

Lampiran

3. Jadwal Sinkronisasi EDS Dikdasmen Offline per wilayah di Indonesia
jadwal 1
jadwa-2






































































































































Sumber berita : PMP DIKDASMEN

Penghapusan UN Jadi Keinginan Bersama

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa rencana penghapusan ujian nasional (UN) disambut baik oleh semua kalangan, karena sudah menjadi keinginan bersama. Semua pihak, baik peserta didik, para orangtua, hingga DPR RI pun berharap demikian. UN rencananya akan diganti dengan assesment para murid.

Ditemui di sela-sela acara Silaturahmi Ketua DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan DPR, Jumat (13/12/2019) di Jakarta, Anggota Komisi X Putra Nababan mengatakan, masalah UN jadi keprihatinan DPR. Komisi X sudah meninjau ke beberapa sekolah untuk melihat dari dekat problem UN. "Ujian nasional bukan keprihatinan pemerintah saja tapi keprihatinan kita semua di DPR," aku Putra.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, UN selalu membuat para murid dan orangtua tegang. Bahkan, di beberapa sekolah kerap diadakan doa bersama untuk melepas ketegangan tersebut. Ini memperlihat betapa dramatiknya UN. Kini, Mendikbud Nadiem Makarim ingin menghilangkan UN dan menggantinya dengan assesment murid. Dalam assesment ini akan terlihat karakter dan kompetensi para murid.

"Apa yang digagas Pak Menteri sebetulnya keinginan kita semua dan bangsa Indonesia. Jangan sampai anak didik itu diukur dari UN saja. UN produk yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan, saya pribadi produk Ebtanas. Lalu nanti mau diganti dengan apa? Mendikbud mengatakan akan dilakukan assesment untuk melihat karakter anak seperti apa dan juga kompetensianya seperti apa," tandas Putra.

Berita ini bersumber dari DPR.

Mendikbud: PPDB Sistem Zonasi Mengakomodasi Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan


Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, meluncurkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”, salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi. Penerapan PPDB akan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Hal tersebut diutarakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta (11/12). “Zonasi sangat penting dan kami mendukung penuh inisiatif zonasi. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu kami berdiskusi intensif dengan guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh stakeholder pendidikan baik di dalam maupun luar negeri, supaya sistem zonasi dapat kita rancang lebih baik lagi,” terang Mendikbud.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Komposisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019, memberikan penambahan porsi untuk jalur prestasi dan afirmasi.

“Kebijakan zonasi esensinya adalah adanya (jalur) afirmasi untuk siswa dan keluarga pemegang KIP yang tingkat ekonominya masih rendah, serta bagi yang menginginkan (adanya) peningkatan jalur prestasi sampai maksimal 30% diperbolehkan,” kata Mendikbud.

Terbitnya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, kata Mendikbud, salah satunya mengakomodir aspirasi orang tua yang ingin prestasi anaknya lebih dihargai dalam menentukan pilihan sekolah terbaik. “Banyak ibu-ibu yang komplain anaknya sudah belajar keras untuk mendapat hasil yang diinginkan. Jadi (aturan) ini adalah kompromi di antara kebutuhan pemerataan pendidikan bagi semua jenjang pendidikan, sehingga kita bisa mengakses sekolah yang baik dan juga kompromi bagi orangtua yang sudah kerja keras untuk (anaknya) mencapai prestasi di kelas maupun memenangkan lomba-lomba di luar sekolah, di mana mereka bisa mendapatkan pilihan bersekolah di sekolah yang diinginkan,” ungkapnya pada sesi jumpa pers.

Mendikbud mengatakan bahwa kebijakan ini tidak mungkin terealisasi tanpa adanya dukungan dari seluruh jajaran unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud, dan pemerintah daerah, serta para pelaku pendidikan lainnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan. “Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” tekannya saat mengenalkan kebijakan “Merdeka Belajar”.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tidak hanya memberikan apresiasi namun juga memberi semangat kepada Mendikbud atas gagasan “Merdeka Belajar”, yang salah satu poinnya adalah tentang zonasi. “Sejak dulu saya tidak menyukai kastanisasi sekolah. Dengan keberlanjutan sistem zonasi ini, malah makin bagus, kondisi di sekolah akan semakin heterogen.”

Lebih lanjut, Menko Muhadjir membagi pengalamannya saat dulu bermunculan komentar negatif atas konsep zonasi yang ia terbitkan. “Beberapa pihak merasa saya mempersulit peserta didik yang berprestasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik, karena mereka terpaksa harus masuk di lingkungan sekolah yang tidak sesuai dengan harapannya,” kenangnya.

Menjawab hal itu, ia menyampaikan bahwa kebijakan yang ia ambil tersebut adalah wujud nyata dari Pancasila yang mengamanatkan bahwa idealnya pendidikan yang berkualitas harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. “Zonasi ini bagus, bukti bahwa negara kita berkeadilan, berasaskan Pancasila. Nilai inilah yang ingin kita tonjolkan. Nilai itu bersumber dari logika, etika, dan estetika, apa yang kita putuskan kembalikan lagi ke falsafah kita bersama, Pancasila. Oleh karena itu, jangan sampai bosan memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi peserta didik kita,” pesannya.

Zonasi Mencakup Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Guru

Zonasi tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik, namun juga menitikberatkan pada peran dan komposisi guru di suatu daerah. Mendikbud mengingatkan, bahwa kebijakan ini harus diselaraskan dengan pemerataan kuantitas dan kualitas guru di seluruh daerah. “Pemerataan tidak cukup hanya dengan zonasi. Dampak yang lebih besar lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Inilah yang banyak manfaatnya terhadap pemerataan pendidikan,” terang Mendikbud.

Tercapainya pemerataan kualitas pendidikan adalah tugas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk segenap pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Menteri Nadiem berharap, melalui pertemuan ini, para pimpinan UPT Kemendikbud mencapai kata sepakat untuk mendukung terlaksananya zonasi hingga menyentuh kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di daerah. “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Kalau ada satu sekolah yang banyak guru berkumpul di situ (maka) lakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa di dalam sekolah,” terangnya.

Di akhir arahannya, Mendikbud mengajak para peserta mulai bergerak memetakan kuantitas guru di sekolah terlebih dahulu. “Itulah yang saya butuhkan dukungan bapak dan ibu semua untuk melakukan evaluasi paling tidak (terhadap) kuantitas guru. Mohon jadikan ini sebagai prioritas nomor satu. Bagi sekolah yang kekurangan guru, lakukan distribusi yang baik demi siswa kita,” tekannya.

Hal senada juga dituturkan Menko PMK Muhadjir Effendy yang dalam pidatonya menyebutkan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik supaya guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar. “Mari kita semua bersikap terbuka dan optimis dalam menyongsong perubahan ini,” pungkas Menko PMK.


Berita ini bersumber dari Kemdikbud.

Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”


Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” demikian disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12).

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). “Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Mendikbud.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” pesan Mendikbud.

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi kepada Mendikbud atas gagasan “Merdeka Belajar”. “Kami mendukung inisiatif Kemendikbud mengangkat gagasan tersebut. Dengan kebijakan ini guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar. Mari kita semua bersikap terbuka dan optimis dalam menyongsong perubahan ini,” pungkas Menko PMK. 

Berita ini bersumber dari Kemdikbud

Pendaftaran CPNS 2019 Ditutup, BKN Terbitkan Jadwal Tahapan Selanjutnya

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan keputusan rapat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) tanggal 26 November 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan jadwal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Pengumuman jadwal disampaikan melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/99 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019.

Plt Kepala Biro Humas BKN, Paryono menyebutkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS dimulai pada 12 Desember dan diagendakan berlangsung hingga 16 Desember 2019 mendatang. “Keputusan Panselnas melalui Surat Kepala BKN tersebut, terjadwal pengumuman seleksi administrasi sudah mulai dilakukan hari ini. Silakan pelamar dapat mulai melihat pengumuman hasil administrasi di portal SSCASN dan website masing-masing instansi,” terangnya.

Paryono menambahkan bahwa penutupan pendaftaran daring (online) di beberapa instansi terakhir dilakukan pada 10 Desember. Lanjutnya bahwa dalam Surat Kepala BKN tersebut, Panitia Seleksi instansi pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi berkas paling lambat tanggal 12 Desember 2019 sebelum menyampaikan hasil seleksi administrasi ke pelamar.

Selengkapnya jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2019 dapat melihat pada infografis berikut



Selanjutnya untuk masa sanggah, Paryono mengingatkan bahwa pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi dapat menyampaikan masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pascapengumuman seleksi administrasi. Kemudian instansi dapat mengumumkan kembali maksimal 7 (tujuh) hari setelahnya. “Perlu diketahui masa sanggah bukan waktu untuk memperbaiki kesalahan saat pendaftaran, silakan siapkan dokumen/berkas yang valid ketika melakukan sanggahan ke instansi,” imbaunya.

Untuk total pelamar seleksi CPNS, terhitung ada 4.197.218 pelamar telah submit pendaftaran dari total 4.433.029 yang mengisi formulir. Selain itu BKN sudah mengumumkan bahwa pelamar sudah dapat melihat total pelamar yang submit pada setiap formasi di menu info lowongan dalam portal https://sscndata.bkn.go.id/spf mulai tanggal 11 Desember 2019 pukul 10:00 WIB.

Berita ini bersumber dari BKN.

Pemerintah Belum Berencana Tambahkan Hari Libur PNS

Sahabat pembaca Blog Pendidikan IPA, sudah tahukah anda bahwa sehubungan dengan berita yang beredar berkaitan dengan wacana tambahan hari libur untuk PNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk memberlakukan sistem tersebut. "Pemerintah belum ada rencana menerapkan sistem empat hari kerja. Tidak ada rencana PNS libur dari Jumat hingga Minggu," ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Rabu (11/12).

Lanjutnya dikatakan, saat ini pemerintah justru berusaha memperkuat dan meningkatkan kinerja ASN. Hal ini dilakukan dengan menerapkan PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. “Kami sedang fokus untuk menggalakkan PP 30/2019 agar sistem manajemen kinerja ASN lebih komprehensif,” jelasnya.

Dalam PP tersebut, penilaian kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen kinerja PNS. Sistem ini mengatur mulai dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut berupa reward punishment; dan sistem informasi kinerja PNS.

Pelaksanaan rencana kinerja PNS didokumentasikan secara periodik dan pejabat penilai kinerja PNS melakukan pemantauan secara berkala dan berkelanjutan. Pemantuan ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan kinerja PNS agar tidak terjadi keterlambatan dan penyimpangan. “Sehingga kalau ada permasalahan dapat segera diatasi dan mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan semula,” jelasnya.

Dengan regulasi tersebut, penilaian tidak hanya dilakukan dari atasan kepada bawahan. Tetapi, bawahan juga menilai perilaku atasannya. Sistem ini disebut penilaian perilaku 360 derajat. “Penilaian 360 derajat bukan hanya didasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tetapi juga meliputi perilaku kerja,” ujarnya.

Perilaku PNS dalam bekerja juga dinilai oleh atasan, bawahan, rekan kerja, serta diri sendiri dalam metode survei tertutup. Aspek perilaku yang dilihat berdasarkan PP ini adalah orientasi pelayanan, kepemimpinan, kerja sama, komitmen, dan inisiatif kerja.

Berdasarkan sistem penilaian perilaku kerja 360 derajat, nilai SKP berbobot 60 persen dan 40 persen berasal dari nilai perilaku. Namun, bagi instansi yang belum menerapkan sistem penilaian 360 derajat, maka SKP memiliki bobot 70 persen dan perilaku kerja sebesar 30 persen.

Ia mengungkapkan bahwa penilaian kinerja akan berjalan efektif jika memenuhi lima persyaratan yakni objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. “Adanya PP ini merupakan upaya bagaimana agar ASN terus dituntut berkinerja sebagaimana diharapkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.