Siswa Miskin Tanpa KIP Bisa Daftar SNMPTN Sekaligus KIP Kuliah

Sahabat pembaca blog pendidikan ipa, sudah tahukah anda bahwa Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) telah dibuka sejak 14 Februari hingga 27 Februari 2020. Namun Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) akan memperpanjang masa pendaftaran SNMPTN hingga akhir Maret 2020. Kebijakan tersebut diambil untuk memfasilitasi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar bisa mendaftar untuk KIP Kuliah. Pendaftaran KIP Kuliah baru akan dibuka pada awal Maret 2020.

Bagi calon mahasiswa yang belum memiliki KIP Pelajar (SMA atau SMK) dan membutuhkan dukungan KIP Kuliah, tetap bisa mendaftar SNMPTN. Mereka bisa memilih untuk mendaftar SNMPTN terlebih dahulu atau mendaftar untuk KIP Kuliah terlebih dahulu.

Calon mahasiswa yang tidak membutuhkan dukungan KIP Kuliah dan ingin mendaftar seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur SNMPTN dapat melakukan pendaftaran hingga 27 Februari 2020, dan harus langsung finalisasi. Bagi calon mahasiswa yang sudah memiliki KIP Pelajar tetap bisa melakukan pendaftaran SNMPTN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yakni 14 Februari sampai 27 Februari 2020, namun bisa memilih dua opsi waktu untuk finalisasi.

Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mohammad Nasih mengatakan, calon mahasiswa tanpa KIP Pelajar bisa mendaftar SNMPTN hingga finalisasi terlebih dahulu, baru mendaftar KIP Kuliah. Atau bisa juga sebaliknya, yakni menunggu hingga Maret untuk mendaftar KIP dahulu, baru finalisasi pendaftaran SNMPTN.

"Silakan saja. Boleh daftar dan finalisasi sekarang. Nanti kalo KIP-nya sudah dapat tinggal ngelaporin. Daftar nanti nunggu KIP keluar juga bisa. Dua-duanya bisa dipilih," ujar Nasih di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Ia mengimbau peserta SNMPTN agar tidak perlu khawatir karena akan ada perpanjangan waktu untuk pendaftaran SNMPTN. "Tidak perlu khawatir. Yang belum daftar (SNMPTN) sampai dengan 27 Februari akan kita kasih kesempatan untuk daftar sampai akhir Maret," tutur Nasih.

Pendaftaran SNMPTN dilakukan melalui laman http://portal.ltmpt.ac.id/ . Pendaftar akan diminta untuk pendaftar mengisi biodata, pilihan perguruan tinggi negeri, dan pilihan program studi, serta mengunggah dokumen prestasi tambahan (jika ada). Langkah terakhir adalah finalisasi. Jika sudah finalisasi, peserta dianggap telah selesai mendaftar, sehingga harus mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN.

Sambil menunggu sistem pendaftaran KIP Kuliah dibuka, siswa dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu di portal atau sistem seleksi nasional seperti SNMPTN. Proses sinkronisasi dengan sistem seleksi tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host-to-host. Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di PTN, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah. Informasi mengenai pendaftaran dan persyaratan KIP Kuliah bisa diakses di laman http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ . 

Berita ini bersumber dari KEMDIKBUD

Langsung Salurkan Dana BOS ke Sekolah, Kemendikbud Pastikan Pengawasan Tetap Berjalan


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Jika sebelumnya Pemerintah Pusat menggelontorkan dana BOS ke Pemerintah Daerah, saat ini dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima.

“Kami memastikan dana BOS yang dikeluarkan sekolah akan dapat diawasi dan transparan. Pemakaiannya dapat terlihat dalam sistem yang kami miliki dan sekolah mesti melaporkan penggunaan dana BOS secara berjangka,” ujar Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin. di Kemendikbud, Selasa (18/01/2020).

“Laporan penggunaan dana BOS juga harus diumumkan didinding pengumuman sekolah agar dapat diketahui oleh siswa, guru, orang tua, komite sekolah, serta masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta. Namun, dana tersebut tidak dapat dipakai membayar guru non ASN baru.

Menurut Muchlis, upaya ini adalah kebijakan Merdeka Belajar Episode 3 yang memang menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan guru-guru non ASN di Indonesia. “Ini untuk efisiensi dan pencegahan keterlambatan pembayaran sekolah kepada guru honorer,” katanya.

Muchlis kemudian menjelaskan mekanisme dana BOS disalurkan dari Pemerintah Pusat ke seluruh sekolah. Pemerintah akan menyalurkan ke rekening sekolah atau rekening kepala sekolah di sekolah tersebut. Setelah itu kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tersebut akan mengalokasikan dana BOS untuk berbagai keperluan sekolah, antara lain pembelian buku, gaji guru honorer, hingga kebutuhan teknis sekolah. Melalui laman BOS, kepala sekolah akan melaporkan penggunaan dana BOS setiap bulan, lengkap dengan bukti pembayarannya.

“Di sini, kami memberikan wewenang sepenuhnya kepada kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah karena yang paling tahu cara menggunakan dana BOS ya kepala sekolah, bukan daerah di mana sekolah itu berada. Kami juga membebaskan kepala sekolah dari tekanan Pihak-pihak lain,” jelas Muchlis.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Jumlah dana BOS untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan banyaknya siswa.

Informasi, pertanyaan, dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara langsung atau melalui telepon, surat, dan/atau email.  Media yang dapat digunakan sebagai berikut di laman:  bos.kemdikbud.go.id
Surat Elektronik (Surel):  bos@kemdikbud.go.id

unit layanan terpadu Kemendikbud
Telepon      : 021-57903020
daring         : ult.kemdikbud.go.id; atau lapor.go.id

Jakarta, 20 Februari 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : SIARAN PERS Nomor: 27/Sipres/A6/II/2020

Kemendikbud Imbau Kepala Sekolah Bijak dalam Penggunaan Dana BOS

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar episode III tentang perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pekan lalu. Mekanisme tersebut diperkuat juga dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagai acuan dalam implementasi pengelolaan dana BOS.

Kemudian bagaimana pendapat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tentang Mekanisme Baru Bantuan Operasional Sekolah?

K3S Kabupaten Sleman Suprayana, memberikan apresiasi atas kebijakan baru BOS. Hal tersebut diutarakannya dalam acara sarasehan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, di D.I. Yogyakarta, Selasa (18/02/2020). "Kami senang bisa mendengar kesejahteraan guru honorer meningkat mendekati upah minimum regional (UMR). Kalau tidak dialokasikan (dana) peningkatan guru honorer maka akan ada kesenjangan," kata Suprayana.

Sedangkan perwakilan MKKS Kabupaten Sleman, Lestari Wuryani menyampaikan tentang profesionalisme kerja kepala sekolah dalam mengelola BOS. “Kepala sekolah sebagai pengambil keputusan harus bijaksana dalam pemenuhan kebutuhan sekolah mana yang harus diutamankan,” terang Wuryani.

Sementara itu, menyikapi kebijakan bahwa Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai salah satu syarat dalam pemberian gaji guru honorer melalui dana BOS, Wuryani menilai hal itu sudah tepat. "Yang sudah punya NUPTK pasti sudah mengajar beberapa tahun, dia sudah menunjukkan kinerjanya mengajar," ujarnya.

Wuryani mengapresiasi cepatnya pencairan dana BOS. Saat ini sekolahnya sudah menerima dana BOS. Konsep Merdeka Belajar, menurutnya membuat sekolah menjadi lebih menyenangkan, khusus kebijakan tentang BOS, karena membuat proses pencairannya menjadi lebih cepat. “Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya pencairan BOS jatuh di Bulan Maret dan tak jarang Dinas Pendidikan Provinsi turun tangan membantu menalangi kebutuhan dana operasional bagi sekolah-sekolah,” terangnya.

Perwakilan MKKS sekolah luar biasa (SLB) D.I. Yogyakarta, Haryanto memberi masukan terkait penyaluran dana BOS untuk SLB. Ia berharap aturan pengelolaan BOS untuk SLB diberi kelonggaran dari sekolah reguler., karena karakteristik SLB, kebutuhan guru, dan sarana pembelajaran berbeda. "Sebaiknya lebih luwes khusus untuk SLB," ungkapnya.

Menjawab berbagai masukan tersebut, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana memberikan apresiasi atas dukungan terhadap mekanisme baru BOS. Ia mengatakan, pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana BOS sebagai langkah untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan ini, kata Erlangga, berfokus pada peningkatan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda, tetapi juga diiringi dengan tanggung jawab penyusunan laporan penggunaan dana BOS yang menjadi lebih transparan dan akuntabel.

"Komposisinya harus adil antara kebutuhan operasional sekolah dengan pembiayaan gaji guru honorer. Jangan sampai keteteran. Di sinilah fungsi kontrol menjadi penting. Dengan kebijakan terbaru, BOS bisa digunakan untuk membayar honorer maksimal 50%," kata Erlangga.

"Pelaporan BOS-Nya online. Pengadaan barang dan jasa melalui SIPlah alat komputer, buku, di setiap daerah boleh mengusulkan ke market place di daerah," tambahnya.

Mengacu pada petunjuk teknis BOS reguler, pembayaran honor guru non ASN dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

"Dalam kebijakan sebelumnya, pengambilan data dilakukan dua kali per tahun yaitu pada 31 Januari dan 31 Oktober inilah yang berpotensi menghambat pencairan dana BOS di tingkat provinsi," terang Erlangga.

Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS saat ini ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah.

Turut hadir dalam sarasehan tersebut  perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Luar Biasa Kabupaten Sleman dan Kota DIY, K3S SD, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul, Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) DIY, Forum Komunitas Tutor DIY, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Karya, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogjakarta dan Kabupaten Sleman, PKBM  Homeschooling Primagama (HSPG), Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) DIY, Forum Rumah Pintar (Rumpin) dan Forum Guru Sekolah Mengajar (FGSM).

Jakarta, 19 Februari 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : SIARAN PERS Nomor: 26/Sipres/A6/II/2020

Sumber berita : KEMDIKBUD

Instansi Pemerintah Wajib Mutakhirkan Data Pegawai melalui SI-ASN

Sahabat pembaca blog pendidikan ipa, sudah tahukah anda bahwa “Melakukan penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN merupakan salah satu tugas BKN yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Pernyataaan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharmen dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kedeputian Bidang Sinka dan perwakilan sejumlah unit kerja di BKN, Senin-Rabu (17-19/2/2020) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Suharmen menjelaskan, pemutakhiran data dan penyampaiannya kepada BKN merupakan hal yang wajib dilakukan Instansi Pemerintah, sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Updating data, sambung Suharmen, saat ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), namun ke depan, akan dilakukan pengembangan sistem SAPK dari yang sebelumnya monolithic architecture menjadi microservices architecture dan terintegrasi secara duplex dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Instansi. Sistem tersebut selanjutnya disebut Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) Terintegrasi.

SI-ASN Terintegrasi, sambung Suharmen, juga merupakan wujud percepatan realisasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Implementasi regulasi ini bertujuan untuk muwujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya”.

SI-ASN Terintegrasi memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN, paling kurang: Data riwayat hidup; Riwayat pendidikan formal dan nonformal; Riwayat jabatan dan kepangkatan; Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan; Riwayat pengalaman berorganisasi; Riwayat gaji; Riwayat pendidikan dan latihan; Daftar penilaian prestasi kerja; Surat Keputusan; Kompetensi pegawai.

Konten data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi dalam SI-ASN itu, sambung Suharmen, dapat dimanfaatkan sebagai basis informasi untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan kepegawaian. “Salah satu bentuk konkret SI-ASN yang dapat dimanfaatkan oleh ASN adalah aplikasi My SAPK 2.0 yang dapat diunduh melalui playstore. Aplikasi ini berbasis android dan saat ini sedang dalam pengembangan versi iOS”.

Salah satu manfaat dari MY SAPK 2.0, sambung Suharmen, ASN yang sedang mengikuti proses layanan kepegawaian, misalnya kenaikan pangkat (KP), mereka dapat memantau progres KP terutama dalam perjalanan proses yang sedang berlangsung di BKN. “Saat sudah mengunduh MY SAPK 2.0, seseorang yang sedang diproses KP-nya, akan mendapat notifikasi yang menginformasikan progres kenaikan pangkatnya”. 

Berita ini bersumber dari BKN